Instagram Kemhan RI Digunakan Safari Politik, Presiden Wajib Tegur Prabowo

Editor: Ahmad Arsyad

Kabar Baru, Opini – Beberapa hari ke belakang, berita yang dipublikasikan di media sosial resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia cenderung mengunggah kegiatan safari politik pribadi Prabowo Subianto, yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia.

Tentu, hal tersebut sangat tidak etis dan tidak bertanggungjawab, karena kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi semestinya tidak diunggah di akun resmi lembaga negara.

Sebagaimana diketahui, bahwa Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu telah dideklarasikan untuk menjadi calon presiden RI pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang.

Sehingga, tak heran jika sejak saat ini, ia sedang sibuk mempersiapkan dirinya dengan melakukan safari politik kepada para tokoh dan lembaga yang dianggap mampu meningkatkan popularitasnya.

Sesungguhnya, apa yang dilakukan oleh Prabowo sangat tidak beretika, jika ia memanfaatkan jabatan publik untuk kepentingan sosialisasi pribadi. Apalagi, kegiatan yang dilakukannya itu seolah untuk kepentingan nasional dengan diunggah di akun media sosial lembaga negara.

Kita bisa melihat, beberapa hari ke belakang hingga opini ini ditulis, akun media sosial Kementerian Pertahanan RI telah mengunggah beberapa kegiatan Prabowo yang terkesan jauh dari kepentingan nasional.

Diantaranya kunjungan Prabowo ke kediaman Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren Tremas, Pondok Pesantren Amanatul Ummah, dan Pondok Pesantren Tebu Ireng.

Kegiatan kunjungan Prabowo di atas jelaslah merupakan aji mumpung untuk kepentingan pribadinya dalam meningkatkan popularitas di tengah masyarakat. Maka itu, sebaiknya, jika dokumentasi kegiatan tersebut ingin diunggah, cukuplah hanya diunggah di media sosial pribadinya dengan atas nama Prabowo, bukan Kemhan RI.

Selain itu, kunjungan Prabowo ke beberapa tokoh agama dan beberapa lembaga Pondok Pesantren besar itu juga merupakan bagian dari strateginya untuk mengambil hati suara kaum muslim Indonesia, yang mayoritas merupakan warga Nahdliyyin.

Fenomena menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi menjelang pemilihan presiden 2024 ini sangat berbahaya, apalagi jika dilakukan oleh seorang Menteri.

Bukan tidak mungkin, karena misalnya telah dicontohkan oleh seorang Menteri, hal ini pun diikuti oleh seluruh pejabat publik lainnya dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang lumrah.

Sehingga, hal tersebut menjadi ‘penyakit kolektif’ yang mencederai dan menodai etika bagi pejabat publik. Pun, menjadi pemandangan buruk yang tidak edukatif bagi masyarakat.

Padahal, seharusnya para pejabat publik, apalagi sekelas menteri, mestinya dapat menjadi teladan dalam hal kebijaksanaan dan keadilan dalam rangka merawat demokrasi yang sehat.

Oleh karena itu, jika Prabowo menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, maka seharusnya Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat secara sukarela mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan RI.

Jika pun tidak, Presiden Jokowi pun sangat layak dengan tegas mencopot Prabowo dari kursi Menhan RI, sebagai bagian dari pembelajaran untuk publik.

Penulis adalah Nata Sutisna, Mahasiswa Universitas Zaitunah Tunisia.