HMI Jakarta Selatan Menolak Kenaikan PPN 12%, Pemerintah Diminta untuk Menghapus Kebijakan Tersebut

Jurnalis: Bahiyyah Azzahra

Kabar Baru, Jakarta, 26 Desember 2024 – Ketua Koordinasi Komisariat HMI PTIQ – IIQ Jakarta Selatan Muhammad Muchtar Tanjung Meriset kenaikan terkait permasalahan PPN, bahwa banyak dampak khususnya di Masyarakat yang tertinggal atau menengah kebawah.
Dampak Kenaikan PPN terhadap Masyarakat Menengah ke Bawah
Pemerintah telah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai awal tahun 2025. Kebijakan ini menuai berbagai reaksi, terutama dari masyarakat menengah ke bawah yang merasa dampaknya cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi mereka.
Kenaikan PPN ini memengaruhi harga barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan transportasi. Misalnya, harga bahan pangan yang sudah mengalami kenaikan akibat inflasi menjadi semakin mahal setelah PPN baru diberlakukan.
*Beban Ekonomi yang Meningkat
Siti Nurhayati, seorang ibu rumah tangga di Jakarta, mengungkapkan bahwa kenaikan PPN membuat pengeluarannya bertambah. “Harga sembako sekarang makin mahal. Uang belanja yang biasanya cukup, sekarang jadi kurang,” ujarnya.
Hal serupa dirasakan oleh para pekerja informal. Ridwan, seorang pengemudi ojek online, mengatakan bahwa penghasilannya semakin sulit mencukupi kebutuhan sehari-hari. “Pendapatan tetap, tapi biaya hidup terus naik. Ini benar-benar berat buat kami,” katanya.
*Pelemahan Daya Beli
Hasil Pengamatan Ketua KORKOM HMI Jakarta Selatan Muhammad Muchtar Tanjung menjelaskan bahwa kenaikan PPN dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. “Masyarakat menengah ke bawah cenderung menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi. Dengan kenaikan PPN, mereka harus mengurangi pengeluaran atau mencari alternatif yang lebih murah,” jelasnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok masyarakat ini menyumbang lebih dari 50% aktivitas konsumsi domestik. Jika daya beli mereka melemah, pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melambat.
Kita butuh kebijakan yang lebih berkelanjutan untuk melindungi masyarakat kecil,” kata Ketua Korkom PTIQ IIQ HMI Jakarta Selatan aktivis perlindungan
Dengan berbagai tantangan ini, masyarakat berharap pemerintah dapat mencari solusi yang lebih adil agar kebijakan fiskal tidak semakin memberatkan kelompok rentan.