H. Samsul Huda Bos Rokok Asal Sidoarjo Diduga Terlibat Kasus Cukai, Aktivis Desak KPK Bertindak!

Jurnalis: Muhammad Oby

Kabarbaru, Sidoarjo – Gelombang dugaan penyimpangan pita cukai di Jawa Timur kini memasuki fase yang lebih serius dan terbuka. Isu yang semula beredar terbatas di kalangan tertentu, kini berkembang menjadi perhatian publik yang lebih luas, sekaligus menimbulkan tekanan agar aparat penegak hukum bertindak tegas dan menyeluruh.

Perkembangan ini seiring dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebut mulai memperdalam penelusuran terhadap dugaan pola distribusi pita cukai yang tidak sesuai aturan. Pendalaman tersebut tidak hanya menyasar aspek teknis, tetapi juga membuka kemungkinan untuk menelusuri rantai distribusi dari hulu ke hilir, termasuk mekanisme pengawasan yang selama ini berjalan.

Di tengah dinamika tersebut, sejumlah nama pelaku usaha di sektor industri hasil tembakau mulai dikaitkan dalam berbagai informasi yang beredar. Salah satunya adalah H. Samsul Huda, yang dikenal sebagai pemilik CV Sumber Barokah di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo.

Informasi yang berkembang menyebut adanya dugaan ketidaksesuaian penggunaan pita cukai pada produk rokok merek Slava Bold. Produk tersebut disebut-sebut menggunakan pita cukai yang diperuntukkan bagi kategori Sigaret Kretek Tangan (SKT), namun dalam praktiknya diduga beredar sebagai Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Perbedaan kategori ini menjadi sorotan karena masing-masing jenis rokok memiliki struktur tarif cukai yang berbeda. Jika dugaan tersebut benar dan terjadi dalam skala besar, hal ini dinilai berpotensi berdampak pada penerimaan negara serta menimbulkan distorsi dalam persaingan industri.

Lebih jauh, isu ini juga dikaitkan dengan dugaan distribusi produk secara luas hingga ke luar Pulau Jawa. Beberapa sumber menyebut bahwa rokok dengan indikasi pita cukai tidak sesuai peruntukan tersebut telah beredar di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera, dan menjadi perbincangan di kalangan pelaku pasar.

“Peredarannya cukup luas dan sudah dikenal di beberapa daerah. Ini bukan lagi skala kecil,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan identitasnya.

Selain itu, muncul pula dugaan adanya keterkaitan dengan jaringan distribusi pita cukai dari wilayah Madura. Dalam informasi yang beredar, H. Samsul Huda disebut kerap dikaitkan dengan aktivitas pembelian pita cukai dalam jumlah besar dari daerah tersebut.

Sumber lain bahkan menyebut bahwa dalam lingkaran yang diduga menjadi pemain besar di sektor ini, terdapat beberapa nama yang sering muncul, termasuk H. Samsul Huda. “Ini bukan isu biasa, perlu ditelusuri lebih jauh,” ujarnya.

Desakan publik pun mulai bermunculan. Aktivis Sidoarjo, Syamsul Alam, meminta KPK tidak ragu untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam berbagai informasi yang beredar, termasuk H. Samsul Huda.

“KPK harus berani memanggil dan memeriksa H. Samsul Huda untuk mengklarifikasi berbagai dugaan yang berkembang. Jangan sampai isu ini hanya berhenti di permukaan tanpa ada kejelasan,” tegas Syamsul Alam.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

“Kalau memang tidak terbukti, sampaikan ke publik. Tapi kalau ada pelanggaran, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” tambahnya.

Situasi ini mendorong berbagai pihak agar KPK tidak hanya berfokus pada individu atau pelaku usaha tertentu, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya celah dalam sistem pengawasan dan tata kelola pita cukai itu sendiri.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap kesesuaian antara prosedur yang berlaku dengan praktik di lapangan.

“Masih dalam proses pendalaman untuk memastikan kesesuaian prosedur dengan praktik di lapangan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa penanganan kasus ini berpotensi berkembang lebih luas, tidak hanya pada dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha, tetapi juga pada aspek sistemik dalam pengelolaan dan pengawasan cukai di Indonesia.