DPRD Kota Cirebon Dorong BPKPD Gandeng APH untuk Optimalkan PAD

Jurnalis: Nurhidayat

Kabar Baru, Cirebon – DPRD Kota Cirebon mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) berkolaborasi dengan aparat penegak hukum (APH) guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dorongan itu disampaikan usai rapat kerja evaluasi realisasi target pajak daerah.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah, menyoroti rendahnya realisasi penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Kami melihat dua sektor ini masih jauh dari target. Meski tarif PBB-P2 sudah diturunkan, realisasi pembayarannya belum menunjukkan peningkatan signifikan,” ujar Andru, sapaan akrabnya, Senin (22/6/2026).

Menurut Andru, kolaborasi dengan APH diperlukan untuk menelusuri wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya secara tepat dan sesuai ketentuan.
Ia juga mengapresiasi langkah jemput bola yang dilakukan BPKPD melalui klarifikasi terhadap 212 wajib pajak. Namun, tingkat kehadiran wajib pajak dalam kegiatan tersebut baru mencapai sekitar 50 persen.

Komisi II DPRD pun berencana menginisiasi program “One Day With Citizen” yang melibatkan kepala daerah, DPRD, kecamatan, kelurahan hingga ketua RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

“Kami ingin ketua RW menjadi ujung tombak edukasi kepada warga. Selain itu, kami juga mendorong masyarakat yang masih menggunakan pelat nomor luar daerah agar melakukan mutasi ke Kota Cirebon sehingga opsen Pajak Kendaraan Bermotor dapat menjadi pemasukan daerah,” jelasnya.

Selain itu, DPRD juga mendorong ekstensifikasi pajak pada sektor yang belum tergarap optimal, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pajak restoran. Penguatan pengawasan berbasis teknologi juga dinilai penting untuk mencegah kebocoran pendapatan.

“Kami mendorong penggunaan sistem chip pada mesin kasir, tidak hanya mengandalkan tapping box. Dengan begitu potensi PAD dapat dimaksimalkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPKPD Kota Cirebon, Arif Kurniawan, mengungkapkan realisasi PAD hingga Mei 2026 baru mencapai Rp190,62 miliar atau 25,58 persen dari target Rp745,26 miliar.
Menurutnya, capaian tersebut masih berada di bawah target ideal. Hingga pertengahan tahun, realisasi PAD seharusnya sudah mencapai sekitar 46,6 persen, sehingga masih terdapat selisih sekitar 10 persen.

“Kondisi ini masih jauh dari ideal. Kami mencatat adanya gap yang cukup signifikan dibanding target periodik,” ujarnya.

Data BPKPD menunjukkan realisasi empat komponen PAD masih belum sesuai target, yakni:
• Pajak Daerah: target Rp357,92 miliar, terealisasi Rp131,24 miliar (36,67 persen).
• Retribusi Daerah: target Rp347,15 miliar, terealisasi Rp72,87 miliar (20,99 persen).
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: target Rp14 miliar, terealisasi Rp3 miliar.
• Lain-lain PAD yang Sah: target Rp27 miliar, terealisasi Rp2 miliar.

Arif menjelaskan, untuk mencapai target tahunan, BPKPD harus membukukan penerimaan rata-rata Rp37,8 miliar per bulan. Sementara saat ini rata-rata penerimaan baru Rp22,5 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp15,3 miliar per bulan.

Karena pajak daerah menjadi komponen yang dapat dikendalikan langsung oleh BPKPD, pihaknya memastikan akan memperkuat langkah penegakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh.

“Pajak adalah hak rakyat. Wajib pajak yang tidak menunaikan kewajibannya sama saja merugikan masyarakat. Kami akan bertindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Arif.

Rapat kerja tersebut juga dihadiri anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, yakni Karso, Abdul Wahid Wadinih, Een Rusmiyati, dan Dian Novitasari. (*)