Diana Kusuma Absen, Menteri PU Diminta Klarifikasi

Jurnalis: Fahrur Rozi

Kabar Baru, Jakarta – Nama Wakil Menteri PUPR, Diana Kusuma, menjadi sorotan utama dalam konferensi persKementerian PUPR yang seharusnya berfokus pada penyambutan kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Alih-alih bicara diplomasi dan kerja sama bilateral, publikjustru dibuat bertanya-tanya: ke mana Wakil Menteri saatdipanggil Kejaksaan Agung?

Ketidakhadiran Diana Kusuma dalam pemanggilanpenyelidikan kasus pengadaan proyek infrastruktur di ekswilayah Timor Timur menuai respons luas, terlebih belum adapenjelasan resmi maupun sikap administratif seperti cuti darijabatannya.

“Koordinasi sudah dilakukan, namun belum ada langkahadministratif. Evaluasi internal masih berlangsung,” kata Menteri PUPR saat menjawab pertanyaan media Pada (26/5).

Tak hanya itu, konferensi pers ini juga dimanfaatkan untukmenjawab isu dugaan gratifikasi yang menyeret nama Sekretaris Jenderal Kementerian. Meski belum ada status hukum resmi, tekanan terhadap kementerian terus meningkat.

“Kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun, kementerian mendukung penuh jalannya proses hukum dan akan bersikap terbuka,” tegas Menteri.

Dua isu sensitif ini mencuat di tengah momen pentingdiplomatik antara Indonesia dan Prancis. Kementerian PUPR yang seharusnya fokus pada agenda strategis infrastrukturlintas negara, kini harus mengalihkan energi untuk menjawabpertanyaan soal integritas pejabatnya.

Meski demikian, Menteri PUPR memastikan bahwa agenda kenegaraan tetap berjalan sesuai rencana. Ia menegaskanbahwa kementerian tetap memprioritaskan tata kelola yang bersih dan profesional dalam setiap langkahnya.

“Kami tidak akan menutup mata. Setiap langkah diambilsecara cermat dan bertanggung jawab, dengan menjunjungprinsip integritas kelembagaan,” ujar Menteri menutup sesitanya jawab.

Dengan tekanan publik yang terus meningkat, matamasyarakat kini tertuju pada langkah selanjutnya yang akandiambil oleh Kementerian PUPR dan terutama oleh Diana Kusuma sendiri.