Data Sosial Nasional Dibongkar Ulang, Mensos Gus Ipul Jadikan Purwakarta Percontohan

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Purwakarta – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperkuat konsolidasi pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar kebijakan pembangunan dan program sosial yang lebih tepat sasaran. Konsolidasi tersebut berlangsung di Bale Sawala Yudistira, lingkungan Setda Kabupaten Purwakarta. Sabtu (14/3).

Kegiatan itu dihadiri Menteri Sosial Saefullah Yusuf, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes Mulyadin Malik, Kepala Badan Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, serta Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein. Hadir pula jajaran pejabat Kemensos, Kemendes, dan BPS, para camat, kepala desa, operator desa, pendamping desa, serta ratusan pilar sosial di Kabupaten Purwakarta.

Menteri Sosial Saefullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa pemutakhiran DTSEN merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Ia menyebutkan, pengelolaan data kini berada di bawah BPS, sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki peran dalam membantu proses pembaruan data di lapangan.

Menurutnya, Presiden menginginkan seluruh program pembangunan dilaksanakan berdasarkan data yang akurat sehingga dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Dengan data yang sama dari BPS, maka data desa, kabupaten, provinsi hingga kementerian akan selaras. Ketika datanya sama, program pemerintah dapat diintegrasikan sehingga menjangkau lebih banyak masyarakat yang selama ini belum tersentuh pembangunan,” kata Gus Ipul.

Ia menambahkan, integrasi program berbasis data tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memastikan DTSEN menjadi rujukan utama data sosial ekonomi nasional yang akurat dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

“DTSEN akan terus dimutakhirkan dan ditingkatkan akurasinya sehingga menjadi basis yang kuat bagi penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Amalia juga menyampaikan bahwa BPS telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat basis data sosial ekonomi. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah daerah, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping desa, serta operator desa.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan bahwa data yang akurat menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, mendorong pemutakhiran data secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga provinsi.

“Purwakarta menjadi salah satu daerah percontohan. Pemutakhiran data akan dilakukan secara bertahap di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka relatif tinggi,” katanya.

Sementara itu, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein mengingatkan para penerima bantuan sosial agar memanfaatkan bantuan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

Menurutnya, bantuan sosial seharusnya tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga sebagai modal pemberdayaan keluarga.

“Bantuan dari pemerintah harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jangan hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau membayar utang, tetapi harus menjadi modal untuk berusaha dan menjadi lebih mandiri,” ujar Bupati Purwakarta yang akrab disapa Om Zein.

Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan provinsi terhadap berbagai program pembangunan di Purwakarta, termasuk rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes Mulyadin Malik menegaskan komitmen kementeriannya dalam mendukung pemutakhiran data di tingkat desa melalui penguatan Sistem Informasi Desa (SID).

Menurutnya, sistem tersebut akan mengintegrasikan berbagai data dari lebih dari 75 ribu desa di Indonesia sehingga dapat dimanfaatkan untuk program pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, serta pembangunan desa mandiri.

Menutup kegiatan tersebut, Gus Ipul menyampaikan bahwa pemerintah pusat mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Program ini diperuntukkan bagi keluarga yang berada pada kategori desil 1 dan desil 2 dalam DTSEN.

“Target Presiden minimal setiap kabupaten memiliki satu Sekolah Rakyat. Kami berharap Purwakarta dapat segera menyiapkan lahan agar proses verifikasi dan pembangunan dapat segera dilakukan,” pungkasnya. ***