Dampak Buruk Komunikasi Presiden Lewat Mayor Teddy, Aktivis: Keluhan Rakyat Tak Sampai ke Prabowo

Jurnalis: Joko Prasetyo

Kabar Baru, Jakarta – Pola komunikasi di lingkaran dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini memicu kritik tajam dari kalangan mahasiswa.

Kabar mengenai absennya ponsel pribadi di tangan Presiden untuk urusan kedinasan mengungkap fakta bahwa seluruh arus informasi menteri harus melewati satu pintu, yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sistem komunikasi terpusat ini dinilai berisiko menciptakan hambatan serius dalam pengambilan keputusan negara.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam, Ghozali, menyoroti fenomena tersebut sebagai ancaman bagi efektivitas koordinasi pemerintahan.

Menurutnya, posisi Mayor Teddy kini berevolusi dari sekadar koordinator administratif menjadi gatekeeper yang memiliki kuasa mutlak dalam menentukan informasi mana yang layak sampai ke meja Presiden.

Kondisi ini membuat para menteri kehilangan jalur komunikasi langsung dengan kepala negara.

Risiko Isolasi dan Bubble Informasi

Ghozali menilai sistem satu pintu ini sangat berbahaya karena berpotensi menciptakan bottleneck atau penyumbatan informasi kritis dari lapangan.

Jika urgensi sebuah isu hanya bergantung pada penilaian satu sosok di Istana, Presiden berisiko membuat kebijakan berdasarkan data yang tidak lengkap atau bahkan terlambat.

“Pola komunikasi seperti ini membawa risiko isolasi bagi pemimpin tertinggi negara. Presiden bisa terperangkap dalam bubble informasi yang sudah tersaring, sehingga kehilangan gambaran utuh tentang kondisi riil rakyat di bawah,” ungkap Ghozali kepada Jurnalis Kabarbaru di Jakarta, Seenin (13/04/2026).

Ia menambahkan bahwa perspektif personal satu individu, betapapun hebatnya, tidak mungkin mencakup seluruh aspek pemerintahan yang kompleks mulai dari ekonomi hingga pertahanan.

Ancaman terhadap Prinsip Check and Balance

Lebih lanjut, Ghozali memperingatkan bahwa konsentrasi akses pada satu individu membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang.

Sejarah pemerintahan Indonesia mencatat bagaimana manipulasi informasi oleh lingkaran dalam Istana seringkali menjadi awal mula praktik korupsi besar.

Tanpa mekanisme kontrol yang memadai, sulit memastikan arus informasi tersebut berjalan secara objektif dan profesional.

“Demokrasi yang sehat membutuhkan transparansi. Komunikasi terpusat yang menempatkan satu orang sebagai penguasa tunggal arus informasi justru bertentangan dengan prinsip check and balance,” tegas mahasiswa UMM tersebut.

Sebagai solusi, Ghozali menyarankan agar Presiden Prabowo kembali membuka jalur komunikasi langsung dengan para menteri, terutama untuk urusan yang bersifat mendesak dan strategis.

Sekretaris Kabinet tetap harus menjalankan fungsi koordinasi administratif tanpa perlu memonopoli akses kepresidenan.

Kritik ini ia sampaikan sebagai evaluasi objektif demi memperbaiki mekanisme pemerintahan agar tidak merugikan kepentingan bangsa dan negara.