Bea Cukai Madura Diduga Jadi Sarang Korupsi, Oknum Pejabat Disebut Lindungi Rokok Ilegal

Jurnalis: Masudi

Kabar Baru,Madura – Isu korupsi di tubuh Bea dan Cukai Madura kembali mencuat. Sejumlah sumber menuding lembaga yang seharusnya menjadi garda depan pengawasan barang dan cukai itu justru berubah menjadi sarang praktik kotor yang meloloskan peredaran rokok ilegal.

Di balik gencarnya kampanye pemberantasan rokok nonpita cukai, muncul dugaan bahwa beberapa pejabat Bea Cukai Madura terlibat dalam permainan setoran dan perlindungan terhadap pengusaha tertentu. Ironisnya, pelaku usaha kecil yang ingin beroperasi secara legal justru menghadapi berlapis birokrasi dan pungutan liar.

“Sulit bagi pengusaha kecil untuk mendapatkan pita cukai. Banyak yang mengeluh harus menghadapi oknum yang meminta setoran agar prosesnya lancar. Ini jelas praktik koruptif,” Jelas Holik Ketua PW GMPI Jatim

Dugaan praktik kotor ini juga diperkuat dengan laporan bahwa beberapa pejabat di wilayah Madura diduga menerima upeti dari pengusaha rokok ilegal agar kegiatan produksinya tetap aman dari razia. Situasi ini membuat pemberantasan rokok ilegal hanya sebatas jargon tanpa hasil nyata.

“Selama aparat Bea Cukai masih bermain di dua kaki menekan pengusaha kecil tapi melindungi yang ilegal pendapatan negara dari cukai tidak akan pernah optimal,” tegasnya.

Padahal, penerimaan cukai nasional pada 2024 telah mencapai sekitar Rp1,1 triliun, dan berpotensi jauh lebih besar jika tidak ada kebocoran akibat praktik korupsi di lapangan.

Masyarakat kini menantikan langkah tegas Menteri Keuangan Purbaya Budhi Sadewa untuk membongkar dugaan permainan kotor tersebut. Desakan publik menguat agar dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh pejabat Bea Cukai, terutama di wilayah-wilayah yang rawan penyelundupan rokok.

“Yang harus dibersihkan bukan pabrikan kecil, tapi mental pejabat Bea Cukai yang menjadikan cukai sebagai ladang setoran. Kalau Menkeu berani, buktikan dengan tindakan, bukan sekadar pidato,” pungkas Holik