Bappeda Bone Bolango Dorong Perencanaan Pembangunan Berorientasi Hasil

Jurnalis: TIM Gorontalo

Kabar baru, Gorontalo – Pemerintah daerah perlu memastikan setiap program pembangunan yang disusun memiliki tujuan dan ukuran keberhasilan yang jelas. Besarnya anggaran maupun tingkat realisasi belanja tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan jika manfaatnya tidak dirasakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan SPIP Terintegrasi untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah bersama BPKP Provinsi Gorontalo.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Litbang Bone Bolango, Senin (21/9/2026).

Sri Mulyani menjelaskan, penyusunan perencanaan dan penganggaran harus menjadi satu kesatuan yang mampu mengarahkan penggunaan sumber daya daerah secara efektif. Setiap program yang dirancang perlu memiliki hubungan yang jelas antara tujuan, target, indikator, hingga hasil yang ingin diwujudkan.

Ia menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Di antaranya sasaran program yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, hubungan antara program dengan sasaran strategis yang belum kuat, serta intervensi pembangunan yang belum memberikan dampak optimal terhadap pencapaian target daerah.

Iklan Google Ads

Jasa Penerbitan Buku Resmi

Terbitkan buku ajar SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi dengan ISBN resmi, proses cepat dan profesional.

alfapresspustaka.com

Menurut Sri Mulyani, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab, keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap.

“Perencanaan harus berangkat dari tujuan yang jelas. Jangan hanya menyusun daftar program dan kegiatan tanpa mengetahui hasil yang hendak dicapai. Sasaran strategis dan indikator kinerja harus mampu menggambarkan manfaat yang akan diterima masyarakat,” ujar Sri Mulyani.

Ia mengingatkan, perencanaan yang tidak tepat dapat berujung pada tidak tercapainya target pembangunan sekaligus penggunaan anggaran yang kurang efektif.

Tingkat serapan anggaran yang tinggi, kata dia, belum tentu menunjukkan keberhasilan apabila program yang dijalankan tidak menghasilkan perubahan yang nyata bagi masyarakat.

Untuk memperbaiki hal tersebut, Bappeda Litbang mendorong setiap OPD menyusun indikator kinerja menggunakan pendekatan SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound.

Dengan pendekatan tersebut, indikator diharapkan tidak hanya mencatat kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi juga mampu menggambarkan perubahan dan hasil yang muncul setelah program dijalankan.

Sri Mulyani menekankan agar perangkat daerah mulai menggeser orientasi pengukuran kinerja dari sekadar output menuju outcome.

“Indikator kinerja harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai, bukan hanya menunjukkan bahwa sebuah kegiatan telah dilaksanakan,” jelasnya.

Selain memperbaiki indikator, Bappeda Litbang juga mendorong penerapan cascading kinerja secara konsisten. Mekanisme tersebut menghubungkan sasaran pembangunan mulai dari RPJMD, Renstra perangkat daerah, kemudian diturunkan ke dalam program, kegiatan, hingga subkegiatan.

Penerapan cascading dinilai penting agar setiap pekerjaan yang dilakukan perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan target pembangunan daerah.

“Dengan cascading kinerja yang dilakukan secara tepat, setiap kegiatan di OPD, termasuk kegiatan yang berskala kecil, tetap memiliki kontribusi terhadap sasaran strategis daerah. Jadi, tidak ada kegiatan yang berjalan sendiri tanpa arah yang jelas,” pungkas Sri Mulyani.***