Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lampung Kembali akan Demo KPK

Jurnalis: Nurhaliza Ramadhani

Kabar Baru, Jakarta – Demonstran dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lampung akan kembali mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menuntut dituntaskannya dugaan gratifikasi yang melibatkan bupati Lampung Utara, Budi Utomo.

” Kami segera lakukan aksi susulan dalam waktu dekat ini, persoalan ini harus tuntas, KPK harus sikapi ini demi integritas lembaga mereka sendiri dan kebaikan masyarakat Lampura, ” ujar Ahmad, koordinator lapangan aksi.

Ahmad menilai kondisi Lampung Utara semakin terpuruk saat ini karena bupati berkinerja buruk dan tersandera persoalan hukum sehingga saat ini Lampung Utara jadi kabupaten termiskin di Lampung dan tingkat pengangguran nya tertinggi.

Perkara hukum yang menyandera bupati itu menurut Ahmad salah satunya dugaan tindak pidana gratifikasi yang di lakukan Budi sebesar 1,5 Milyar untuk di serahkan kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Propinsi Lampung, Frengky.

” Ini harus diusut tuntas dan dibongkar oleh KPK RI, kami juga atensi kasus lain yang kini mandek ditangan APH di Lampung sebagaimana tuntutan kami saat aksi yang lalu,” tegas Ahmad lagi.

Koordinator lapangan lainnya, Perwira, menjelaskan Bahwa aksi-aksi ini adalah bentuk presure kepada lembaga anti rasuah untuk tidak tinggal diam dan seolah-olah menutup mata atas kasus yang diduga menyeret Bupati Budi Utomo.

“Kondisi Lampung Utara makin parah ditangan Budi Utomo, kasus-kasus korupsi tumbuh bak cendawan di musim hujan. Sekali lagi kami mendesak KPK untuk mengusut tuntas terkait dugaan gratifikasi yang kami suarakan, apabila KPK hanya berdiam diri maka ini akan menjadi preseden buruk di tubuh lembaga anti rasuah itu sendiri,” pungkasnya.

Sebelumnya, laporan mereka sudah diterima pihak KPK.

“Laporan dari teman-teman massa kami terima dan segera ditindak lanjuti, sebelumnya akan kami periksa apakah konstruksi perkaranya masuk tindak pidana gratisikasi atau suap, ” ujar petugas penerima pengaduan masyarakat pada massa aksi.