Aksi Unjuk Rasa PRMPI: Melawan Kebobrokan Demokrasi dan Kriminalisasi Aktivis di Indonesia

Jurnalis: Wafil M

Kabar Baru, Jakarta- Pada tanggal 26 Juli 2023, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, menjadi saksi dari aksi unjuk rasa yang kuat dan bersemangat. Ribuan aktivis yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (PRMPI) berkumpul untuk menyuarakan perlawanan mereka terhadap kebobrokan nilai demokrasi di Tanah Air. Koordinator lapangan, Pabika Alfred, dengan tegas menegaskan bahwa aksi ini dilakukan untuk memerangi penindasan terhadap para aktivis dan untuk mempertahankan ruang demokrasi yang semakin terancam.

Dalam aksi tersebut, PRMPI juga mengecam adanya dugaan tindakan kriminalisasi terhadap aktivis yang dijalankan oleh oknum partai politik dan aparat penegak hukum. Menurut Alfred, tindakan tersebut merupakan bentuk pembungkaman terhadap siapa pun yang berani menyuarakan pendapatnya. Bagi para pemuda dan mahasiswa, hak untuk bersuara adalah hal yang fundamental, dan jika hak tersebut dicabut oleh penguasa, maka apa lagi yang dapat mereka lakukan dalam perjuangan dan pengabdiannya kepada negara?

“Indonesia merdeka berkat peran pemuda di masa perjuangan kemerdekaan, dan saat ini, tanpa kontribusi kami, Indonesia hanya akan menjadi kenangan yang menua,” lanjut Alfred dengan penuh semangat.

Permasalahan yang diangkat oleh PRMPI berkaitan dengan busuknya nilai-nilai demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam menghadapi perhelatan Pesta Rakyat Indonesia 2024 yang semakin dekat, PRMPI menyadari pentingnya kewaspadaan terhadap strategi politik dari setiap Bakal Calon Presiden. Mereka menyoroti bahwa ada kemungkinan beberapa kandidat akan menggunakan strategi masa Orde Baru yang dapat membahayakan demokrasi.

Puncak dari pernyataan sikap PRMPI adalah menolak keras tindakan kriminalisasi terhadap aktivis yang dilakukan oleh oknum partai politik dan aparat penegak hukum. Bagi mereka, hal ini merupakan bentuk pembungkaman terhadap ruang demokrasi yang seharusnya dijamin bagi semua warga negara. Diduga adanya hubungan timbal balik antara salah satu Bakal Calon Presiden dengan tindakan kriminalisasi ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya rezim Orde Baru yang otoriter.

Para aktivis PRMPI menegaskan bahwa mereka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia menolak segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan perilaku yang merugikan masyarakat, terutama aktivis mahasiswa dan pemuda. Mereka menyuarakan penolakan atas segala tindakan sistematis dan terstruktur yang mengancam hak menyampaikan pendapat di muka umum.

PRMPI dengan tegas mengajukan lima poin tuntutan kepada para pemimpin dengan karakter culas dan otoriter:

1. Usut Tuntas Segala Bentuk Kriminalisasi Terhadap Aktivis:

Menuntut agar pihak berwenang melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus-kasus kriminalisasi terhadap para aktivis. Tindakan tersebut harus dihentikan, dan para pelaku harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Usut Tuntas Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Negara

Mendesak agar ada penelusuran terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran negara oleh oknum partai politik dan aparat penegak hukum. Transparansi dan akuntabilitas harus diutamakan untuk menghindari kerugian negara dan memastikan dana publik digunakan dengan bijaksana.

3. Berikan Akses dan Kebebasan Berpendapat di Muka Umum

Menuntut agar hak semua warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dan dilindungi oleh hukum. Pembatasan atas kebebasan berpendapat harus dihindari agar setiap warga negara dapat berkontribusi dalam perubahan positif bagi Indonesia.

4. Hentikan Tindakan Represifitas Terhadap Aktivis

Menyerukan agar tindakan represifitas terhadap aktivis dihentikan. Hak untuk berorganisasi dan menyuarakan pendapat secara damai harus diakui dan dihormati oleh pihak berwenang.

5. Evaluasi dan Periksa Oknum Pelanggar Hak Asasi Manusia

Menuntut adanya evaluasi terhadap oknum yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Tidak ada tempat bagi mereka yang menyalahgunakan kekuasaan dan merugikan warga negara.