Rokok Ilegal Merek Papi Mami Diduga Dikendalikan Lora T, Aktivis Desak KPK Turun Tangan

Jurnalis: Aldy Rohmatulloh

Kabar Baru, Pamekasan – Peredaran rokok ilegal kembali menjadi sorotan di wilayah Pulau Madura. Produk rokok dengan merek “Papi Mami” diduga kuat beredar tanpa dilengkapi pita cukai resmi, sehingga melanggar ketentuan perpajakan dan merugikan negara dari sektor penerimaan cukai.

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, rokok “Papi Mami” ditemukan dijual bebas di sejumlah warung hingga pasar tradisional. Kemasan rokok tersebut mencantumkan tulisan “20 Batang” serta peringatan kesehatan, namun tidak ditemukan pita cukai yang sah indikasi kuat bahwa produk tersebut ilegal.

Ketua Badan Pemberantasan Rokok Ilegal (BPRI) Madura, Ahmad Rifky, menyebut peredaran rokok ini telah berlangsung cukup lama, terutama di wilayah Pamekasan dan Sumenep. Menurutnya, harga yang lebih murah dibanding rokok legal membuat produk tersebut diminati masyarakat, meski melanggar hukum.

“Peredaran rokok ini sudah lama terjadi dan terkesan dibiarkan. Mudah ditemukan di berbagai titik penjualan. Ini jelas merugikan negara dan pelaku usaha yang taat aturan,” ujar Ahmad Rifky kepada wartawan.

Lebih jauh, Rifky juga mengungkap adanya dugaan bahwa distribusi rokok ilegal merek “Papi Mami” dikendalikan oleh seorang tokoh lokal berinisial Lora T yang berasal dari Pamekasan.

Ia menilai, dugaan tersebut harus segera diusut secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum guna memastikan fakta di balik peredaran rokok ilegal tersebut.

Tak hanya itu, Rifky mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turut turun tangan. Menurutnya, maraknya peredaran rokok ilegal dalam skala luas mengindikasikan adanya kemungkinan praktik terorganisir yang tidak menutup kemungkinan melibatkan oknum aparat.

“Kalau dibiarkan, ini bukan sekadar pelanggaran cukai, tapi bisa masuk ke ranah yang lebih besar. Kami minta KPK ikut mengawasi dan menelusuri dugaan adanya permainan di balik peredaran rokok ilegal ini,” tegasnya.

Sementara itu, masyarakat mulai mempertanyakan peran pengawasan dari pihak berwenang, khususnya Bea Cukai, yang dinilai belum maksimal dalam menindak peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah Madura.

Aktivis pun mendesak agar segera dilakukan razia dan penindakan tegas terhadap jaringan peredaran rokok ilegal, termasuk menelusuri aktor-aktor yang diduga berada di baliknya.

Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada penerimaan dari industri besar, tetapi juga serius memberantas praktik ilegal yang merugikan negara dan mencederai keadilan usaha.