Rugikan Negara Lewat Proyek Hibah, Eks Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono Mulai Disidang

Jurnalis: Muhammad Oby

Kabarbaru, Sidoarjo – Mantan Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo, Hudiyono, resmi duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Rabu (1/4/2026). Ia didakwa terlibat dalam skandal korupsi pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) SMK di Dinas Pendidikan Jawa Timur tahun anggaran 2017 yang merugikan keuangan negara.

Dalam sidang perdana tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Robiatul Adawiyah dan Irfan, membeberkan kronologi manipulasi proyek yang dilakukan Hudiyono saat menjabat sebagai Kabid SMK sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Modus ‘Arisan’ Proyek dan Dokumen Palsu
Jaksa mengungkapkan bahwa Hudiyono tidak bermain sendiri. Ia diduga bersekongkol dengan mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Syaiful Rachman, dan seorang pihak swasta, Jimmy Tanaya. Ketiganya disinyalir mengatur pemenang lelang sejak awal sehingga proses tender hanya menjadi formalitas belaka.

“Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan tanpa survei pasar yang sah. Selain itu, terdapat temuan pemalsuan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang agar penyedia terhindar dari denda keterlambatan,” papar JPU dalam surat dakwaannya.

Tindakan terdakwa dinilai menabrak aturan hukum, di antaranya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Alih-alih memenuhi kebutuhan sekolah, proyek ini justru diduga kuat hanya menjadi alat untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu.

Akibat pengondisian jaringan penyedia barang ini, persaingan usaha yang sehat tidak terjadi, dan anggaran APBD Jatim 2017 mengalir ke pihak yang tidak berhak.

Setelah pembacaan dakwaan, majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada pekan depan. Agenda berikutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi kunci, termasuk para direktur perusahaan penyedia barang yang masuk dalam pusaran kasus ini.