Mahasiswa Desak KPK Usut Gatot Nurmantyo Terkait Dugaan Korupsi Program Cetak Sawah

29/12/2025 - 21:48
|
Subscribe

Mahasiswa Gelar aksi di depan KPK (Dok. Ist).

Kabar Baru, Jakarta — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Anti Korupsi (KOSASI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (29/12/2025). Massa mendesak KPK mengusut tuntas dugaan korupsi dalam program cetak sawah periode 2015–2017.

Dalam aksinya, sekitar 500 mahasiswa menuntut agar Gatot Nurmantyo, selaku mantan Panglima TNI. Di panggil dan di periksa terkait dugaan penyimpangan anggaran program tersebut yang di sebut berpotensi merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.

Desakan Pemeriksaan Mantan Panglima TNI

Koordinator aksi KOSASI, Fawait, dalam orasinya menyampaikan bahwa KPK di minta bersikap tegas dan independen dalam menangani dugaan korupsi program cetak sawah yang di duga melibatkan peran TNI saat itu.

“Kami mendesak KPK untuk berani memeriksa Gatot Nurmantyo terkait dugaan korupsi program cetak sawah serta indikasi adanya sawah fiktif,” ujar Fawait di hadapan massa aksi.

Menurutnya, sejak awal pelaksanaan, program cetak sawah di nilai mengandung persoalan maladministrasi. Lantaran kerja sama antara TNI dan Kementerian Pertanian yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) belum di dukung aturan teknis, mekanisme keuangan, serta sistem pertanggungjawaban yang jelas.

“Kegiatan tersebut tidak transparan dan akuntabilitas hukumnya belum terang,” lanjutnya.

Temuan BPK dan Dampak Lingkungan

Di lokasi yang sama, Direktur Eksekutif KOSASI, Rizki Abdul Rahman Wahid, menyebut bahwa program cetak sawah juga tercatat dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Ia menambahkan, pelaksanaan program yang tidak mengacu pada Sistem Investigasi dan Desain (SID) secara akurat berdampak pada munculnya lahan sawah yang tidak jelas status kepemilikannya, tidak produktif, hingga menyebabkan kerusakan lingkungan.

“Banyak sawah yang tidak bisa di tanami dan justru menimbulkan persoalan ekologis,” kata Rizki.

KOSASI mencatat sedikitnya tiga indikator dugaan perbuatan melawan hukum, yakni ketiadaan regulasi yang memadai, temuan kerugian negara oleh BPK, serta dampak kerusakan alam akibat pelaksanaan program.

Tuntutan KOSASI ke KPK

Dalam aksi tersebut, KOSASI menyampaikan dua tuntutan utama, yakni:

Mendesak KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap program cetak sawah yang di duga melibatkan Gatot Nurmantyo.
Mendorong KPK mengusut tuntas dugaan kerugian negara dalam program cetak sawah yang nilainya di sebut mencapai triliunan rupiah.

Pantauan di lapangan, massa aksi juga membawa sejumlah poster berisi tuntutan agar aparat penegak hukum segera memeriksa pihak-pihak terkait.

Rizki menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti, KOSASI berencana kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Jika KPK tidak merespons tuntutan ini, kami akan datang kembali dengan kekuatan yang lebih besar,” pungkasnya.