Skandal Ekspor Nikel dan Bandara Ilegal IMIP Diduga Libatkan Petinggi Negara!

Jurnalis: Listiani Safitri

Kabar Baru, Jakarta – Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, angkat suara terkait temuan bandara yang diduga beroperasi tanpa otoritas negara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Said Didu menduga skandal besar terjadi di balik pembangunan smelter IMIP, terutama setelah Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menemukan bandara tersebut.

Melalui akun media sosialnya, Said Didu merinci tiga indikasi skandal besar.

Pertama, ia mencatat pada Mei 2015, Presiden Joko Widodo tetap meresmikan IMIP meskipun Menteri ESDM saat itu, Sudirman Said, menyarankan penundaan peresmian karena kawasan itu belum clean and clear.

Kedua, Said Didu menyoroti kawasan tersebut juga memiliki pelabuhan bebas yang sangat besar. Ketiga, ia menduga kasus ekspor ilegal 5,3 juta ton bijih nikel (senilai Rp14,5 triliun) yang diselidiki KPK kuat melalui pelabuhan itu.

Said Didu bahkan menduga kasus ekspor tersebut melibatkan pejabat tinggi negara yang hingga kini masih ditutupi.

Bandara Tanpa Bea Cukai Sejak 2019

Isu bandara di IMIP ini mencuat setelah Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, mengungkap sejumlah kejanggalan.

Edna menyoroti bandara IMIP yang sudah berjalan sejak diresmikan Presiden Jokowi pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan potensi pelanggaran yang berjalan bertahun-tahun tanpa intervensi negara.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, yang memimpin Tim PKH, mengonfirmasi tidak adanya petugas Bea Cukai dan Imigrasi di bandara tersebut.

Sjafrie bahkan menegaskan tidak boleh ada negara di dalam negara di kawasan industri tersebut.

Edna menjelaskan, kurangnya pengawasan negara membuat barang dan orang dapat keluar masuk kawasan seluas 4.000 hektare itu tanpa kontrol.

Ia menambahkan, aparat keamanan bahkan dikabarkan sulit memasuki kawasan tertutup tersebut.

Para pengamat mendorong masyarakat agar ikut mengawal perkembangan kasus ini, terutama setelah Menhan Sjafrie menyatakan akan melaporkan temuannya kepada Presiden Prabowo.

Mereka mendesak pemerintah segera menempatkan Bea Cukai, Imigrasi, dan AirNav untuk menjamin kedaulatan dan keselamatan penerbangan.