Proyek Jalan dan MCK di Sampang tak Sesuai, Warga Komis Soroti Dugaan Penyimpangan Dana Desa

Jurnalis: Rizqi Fauzi

Kabar Baru, Sampang – Sejumlah warga Desa Komis, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menyampaikan keluhan serius terkait pelaksanaan dua proyek infrastruktur yang didanai Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Temuan warga menunjukkan adanya dugaan penyimpangan teknis dan administratif pada pembangunan jalan rabat beton serta fasilitas mandi cuci kakus (MCK).

Investigasi warga menemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian dengan ketentuan standar dan regulasi yang berlaku. Proyek-proyek tersebut saat ini menjadi sorotan karena dinilai tidak hanya bermasalah dari sisi teknis, tetapi juga menyangkut transparansi penggunaan anggaran.

Pembangunan Jalan: Ketebalan Beton di Bawah Standar

Proyek rabat beton yang dibangun di lingkungan Dusun Totongan menjadi salah satu fokus pengawasan warga. Berdasarkan pengukuran independen yang dilakukan secara partisipatif, ketebalan beton di sebagian besar lintasan jalan hanya mencapai 7–8 cm dari total lebar 2,5 meter, dengan bentang sekitar 2,3 meter yang terlapisi.

Padahal, dalam dokumen spesifikasi teknis yang diinformasikan ke masyarakat, ketebalan jalan semestinya mencapai 15 cm.

“Ini menunjukkan potensi pengurangan volume pekerjaan. Dampaknya bukan hanya merugikan anggaran, tapi juga menurunkan daya tahan jalan itu sendiri,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Pelibatan Warga dan Material Lokal Dinilai Diabaikan

Warga juga menyoroti pelaksanaan proyek yang dinilai melanggar prinsip padat karya tunai. Proyek jalan tersebut diketahui tidak mengoptimalkan keterlibatan tenaga kerja lokal. Sebaliknya, pengadaan beton dilakukan melalui pihak ketiga dari luar desa, yaitu PT Alim Mix.

Hal ini bertentangan dengan Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2024, khususnya Pasal 2 huruf g dan Pasal 10 ayat (2), yang menekankan pemanfaatan sumber daya lokal dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa.

Minimnya Transparansi dan Respons Pemerintah Desa

Keterbukaan informasi publik juga menjadi perhatian. Beberapa warga mengaku telah mencoba meminta penjelasan teknis kepada pihak pemerintah desa, namun tidak mendapatkan respons yang memadai.

“Setiap ditanya, pihak desa terkesan menghindar. Ini memperlihatkan lemahnya akuntabilitas dan minimnya transparansi,” ungkap salah seorang warga lainnya.

Proyek MCK: Spesifikasi Teknis Diduga Tidak Penuhi SNI

Selain proyek jalan, pembangunan sarana MCK yang berada di lokasi berbeda dalam desa yang sama juga menimbulkan kekhawatiran. Struktur Bangunan Tidak Sesuai SNI 2847:2019

Menurut hasil pengamatan teknis warga, beberapa komponen struktur tidak memenuhi standar minimum konstruksi:

1. Sloof hanya menggunakan besi Ø6 mm dengan begel Ø5 mm, padahal standar minimal Ø10 mm dan Ø8 mm.
2. Kolom memakai besi Ø8 mm dengan begel Ø5 mm, tidak sesuai dengan standar kekuatan struktur.
3. Pondasi bangunan hanya memiliki kedalaman ±10 cm, jauh di bawah ketentuan minimal 60–100 cm.

Praktik ini dinilai dapat meningkatkan risiko kerusakan bangunan dan membahayakan pengguna dalam jangka panjang.

Papan Informasi Proyek Dipasang Setelah Kegiatan Selesai

Warga juga mencatat bahwa papan informasi proyek tidak tersedia selama kegiatan berlangsung. Baru setelah proyek dinyatakan rampung, papan informasi dipasang. Hal ini dianggap bertentangan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mewajibkan transparansi sejak awal pelaksanaan kegiatan.

Harapan Warga: Transparansi, Akuntabilitas, dan Peran Media

Dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, warga Desa Komis menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap potensi kerugian negara serta dampaknya bagi kualitas pembangunan desa.

“Kami menduga ada potensi penyimpangan anggaran karena spesifikasi yang digunakan tidak sesuai RAB maupun standar nasional. Ini merugikan negara dan rakyat,” tegas seorang warga dalam pernyataan tersebut.

Warga juga berharap agar media berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program Dana Desa, khususnya di wilayah dengan tingkat pengawasan rendah.

“Kami percaya media adalah garda depan dalam menjaga integritas publik, terutama di desa-desa yang rawan penyimpangan namun minim pengawasan,” tutup salah seorang warga.