Polri untuk Masyarakat: Sinergi dalam Harmoni

Editor: Ahmad Arsyad

Kabar Baru, Opini – Hari Ulang Tahun Polisi Republik Indonesia (HUT POLRI) ke-79 mengambil tema Polri untuk Masyarakat sebuah manifestasi dari evolusi paradigma dan nilai dasar dalam mewujudkan polisi yang humanis, profesional, dan berintegritas.

Membangun sistem kepolisian berbasis kolaborasi intersektoral dan partisipasi publik yang terukur. Dengan demikian, Polri untuk Masyarakat adalah jiwa, sikap, dan wajah nyata polisi Indonesia yang diharapkan rakyat.

Dalam konteks Indonesia, tugas utama Polri bukan sekadar menjaga hukum, melainkan juga menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Bahasa sederhananya, Polri harus dekat dan bersama masyarakat, karena itu yang bisa membuat polisi dicintai masyarakat dan demokrasi makin bertumbuh sehat.

Sinergi Polri dan masyarakat merupakan sebuah keharusan, membangun ruang kolaborasi yang bukan hanya sekadar meredam konflik, melainkan menumbuhkan rasa saling percaya.

Disini Polri bukan sekadar alat negara, tetapi bagian penting dari infrastruktur sipil yang bertugas menjamin keamanan masyarakat, menegakkan hukum, dan menjaga ketertiban umum. Dalam konteks ini Polri bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi pengawal demokrasi.

Melalui pendekatan partisipatif, pelayanan yang humanis, serta penegakan hukum yang adil dan professional. Polri menjadi kekuatan moral dan sosial yang dapat memelihara dan menjaga demokrasi Indonesia.

Ditengah dinamika yang semakin kompleks, sinergi antara Polri dan masyarakat adalah keniscayaan bukan pilihan. Karena hanya dengan itu semua bisa membangun ruang demokrasi yang aman, inklusif, dan berkeadaban.

Menurut perspektif teori demokrasi deliberatif (Jurgen Habermas 1984), negara ideal adalah yang didasarkan pada prinsip musyawarah, dimana masyarakat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui dialog yang rasional dan terbuka.

Karena itu, Polri mesti bertransformasi dari aparat koersif menjadi fasilitator demokrasi, yakni institusi yang mendengarkan, memahami, dan melayani.

Polri memiliki peran strategis sebagai penjaga harmoni ditengah masyarakat: antara kebebasan, keamanan dan keadilan. Menjadi kompas etis dan operasional dalam menghadapi berbagai macam dinamika demokrasi yang semakin kompleks.

Sinergi dalam harmoni berarti polisi tak sekadar bekerja untuk masyarakat, tetapi bersama masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat.

Polisi dan Ruang Sipil

Polri untuk Masyarakat bukan hanya sekadar jargon kosong, tetapi panggilan sejarah. Jika demokrasi adalah ruang keadilan, keterbukaan dan kebebasan, maka Polri adalah penjaganya untuk memastikan demokrasi itu bermartabat dan berkeadaban.

Sinergi dalam harmoni bukan hanya tujuan, melainkan sebuah proses panjang yang harus dijalani bersama, dengan, transparansi, kepercayaan, dan kolaborasi.

Di negara demokrasi setidaknya ada dua hal yang menjadi pedoman utama, yakni kebebasan dan penegakan hukum. Dititik ini polisi menjadi aktor kunci.

Karena demokrasi akan berjalan dengan baik jika ada jaminan rasa aman, dan rasa aman itu hadir jika hukum ditegakkan secara adil. Di sinilah pentingnya menata relasi antara polisi dan ruang sipil secara berimbang bukan saling mencurigai, tapi saling menguatkan satu sama lain.

Keberadaan Polri disini harus menjadi institusi yang berdiri netral, mengayomi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi politik, agama, atau golongan. Polri adalah tiang penyangga demokrasi. Namun meskipun demikian, tiang itu harus lentur: kokoh menjaga aturan, namun bijak untuk membiarkan rakyat bersuara.

Karena polisi yang ideal bukan hanya penegak hukum, tetapi juga fasilitator ruang publik yang aman, inklusif, dan bebas dari ketakutan.

Jika demokrasi adalah taman, maka ruang sipil adalah kuntum bunganya, dan polisi adalah penjaga tamannya. Semuanya saling bertautan dan menguatkan, tidak untuk memangkas, tetapi untuk merawat.

Bukan untuk membungkam, melainkan untuk memastikan bahwa semua suara mendapat tempat yang adil dan setara. Di era demokrasi yang terus berkembang, hanya dengan sinergi yang tulus dan harmoni yang terjaga, bangsa ini bisa melangkah menuju tatanan sosial yang adil, aman, dan beradab.

Polisi Harapan Masyarakat

Polisi bukan hanya alat negara dalam menegakkan hukum, tapi juga aktor sosial yang memiliki peran besar dalam menjaga tatanan masyarakat. Rakyat memiliki harapan besar terhadap Polri untuk bersikap profesional, dan berpihak pada keadilan.

Dalam kerangka ini, polisi bukanlah alat kekuasaan yang semena-mena, tetapi bagian dari checks and balances demokrasi yang menjamin perlindungan hak setiap warga negara.

Menurut Robert Trojanowicz dan Bonnie Bucqueroux dalam konsep community policing, setidaknya ada dua syarat utama agar polisi dicintai masyarakat: profesionalisme dan empati.

Profesional artinya memahami tugas, bertindak tepat, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Sedangkan empati berarti menghayati kondisi masyarakat, menyelami luka sosial, dan hadir dengan wajah kemanusiaan.

Menjadi polisi harapan masyarakat menuntut komitmen struktural, perubahan kultural, dan keteladanan moral. Ketika polisi mampu hadir sebagai sahabat rakyat, maka disanalah kepercayaan publik akan tumbuh sehingga masyarakat mencintai Polri. Sebagaimana kata petuah bijak Polisi yang kuat bukan yang ditakuti, tapi yang dicintai karena keberaniannya menegakkan kebenaran dan keadilan.

*Penulis adalah Miftahul Arifin, Koordinator Nasional Kawal Pemilu dan Demokrasi.