Pemprov Jatim dan Kemensos Perkuat Sinergi Tekan Kemiskinan Ekstrem

Jurnalis: Fahrur Rozi

Kabarbaru, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Sosial RI memperkuat kolaborasi dengan pilar-pilar sosial dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.

Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Dialog Pilar-pilar Sosial se-Malang Raya di Universitas Negeri Malang, Jumat (2/5). Menurut Khofifah, langkah ini merupakan bagian dari program Jatim Sejahtera yang sejalan dengan Asta Cita ke-6 dan Quick Wins 5.

Khofifah menyampaikan bahwa upaya tersebut mengikuti arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026 dan kemiskinan secara umum di bawah 5 persen pada 2029.

Salah satu bentuk sinergi, lanjut Khofifah, adalah memperkuat peran dan kesejahteraan para pekerja sosial, seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana (Tagana), yang dinilai sebagai ujung tombak pelayanan sosial.

Data Pemprov Jatim mencatat, jumlah SDM sosial di wilayah tersebut mencakup 5.262 pendamping PKH, 666 TKSK, dan 1.820 Tagana. Pemerintah provinsi telah mengalokasikan sejumlah anggaran dari APBD, di antaranya:

• Tali asih untuk TKSK: Rp3,96 miliar per tahun
• Tali asih untuk Tagana: Rp5,73 miliar per tahun
• Honor pendamping pasung: Rp720 juta
• Transport PKH Plus: Rp12,1 miliar
• Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk TKSK: Rp43,15 juta
• Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Tagana: Rp383,04 juta

Selain itu, Pemprov Jatim juga mengembangkan Program PKH Plus yang menyasar lansia berusia di atas 70 tahun. Sejak diluncurkan pada 2019 hingga 2025, program ini telah menjangkau 354.111 penerima manfaat.

Gubernur Khofifah juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Setiap sekolah akan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan kebijakan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTSEN disebut akan memperbaiki akurasi penyaluran bantuan sosial.

Menurut Saifullah Yusuf, Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam Desil 1 dan 2, yaitu kategori sangat miskin dan miskin ekstrem. Ia menegaskan penyaluran bantuan tidak boleh disusupi praktik kolusi, nepotisme, atau manipulasi data.

Sebagai bentuk simbolis dukungan terhadap pendidikan masyarakat miskin, Gubernur Khofifah dan Mensos Saifullah Yusuf menyerahkan bantuan berupa sepatu kepada 10 calon siswa Sekolah Rakyat. Sepatu disematkan langsung kepada dua siswa, yakni Asila Putri Salsabila dan Ganda Rizki Raditya.