Kadinkes Bone Bolango Pastikan Honor Nakes Outsourcing Dibayar Rapel

22/10/2026
|
12.3K views

Kepala Dinas Kesehatan Bone Bolango, dr. Meyrin Kadir.

Kabar baru, Gorontalo– Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, dr. Meyrin Kadir, memastikan honor tenaga kesehatan (nakes) outsourcing dan sopir ambulans yang mengalami keterlambatan pembayaran tetap diupayakan melalui anggaran pemerintah daerah. Pembayaran direncanakan dilakukan secara rapel setelah proses perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selesai.

Kepastian tersebut disampaikan Meyrin saat menanggapi persoalan pembayaran honor yang terkendala keterbatasan alokasi anggaran awal, menyusul kenaikan standar gaji bagi para pekerja.

Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sejumlah pihak terkait, serta perwakilan tenaga kesehatan untuk membahas alternatif penyelesaian.

Dalam pembahasan tersebut, terdapat dua pilihan skema pembayaran yang ditawarkan. Pertama, honor dianggarkan selama 12 bulan dengan besaran sekitar Rp400.000 per bulan. Kedua, honor sebesar Rp1 juta per bulan, tetapi anggaran awal hanya tersedia untuk enam bulan dan penambahannya diusulkan melalui APBD Perubahan.

Setelah melalui musyawarah, para tenaga kesehatan menyepakati pilihan kedua, yakni mempertahankan honor Rp1 juta per bulan untuk periode enam bulan dengan rencana pengajuan tambahan anggaran.

“Dari hasil musyawarah bersama, teman-teman nakes akhirnya sepakat memilih opsi kedua, yakni gaji Rp1 juta per bulan untuk durasi enam bulan, dengan catatan akan kami usulkan penambahannya pada APBD Perubahan,” ungkap Meyrin kepada media melalui WhatsApp, Kamis (22/10/2026).

Pembayaran Menunggu Proses APBD Perubahan

Meyrin menjelaskan, usulan penambahan anggaran masih dalam proses di lingkungan pemerintah daerah. Pembayaran honor yang tertunda akan dilakukan sekaligus setelah perubahan anggaran diselesaikan dan dana tersedia untuk dicairkan.

Ia juga mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran turut memengaruhi sejumlah kebutuhan lain di sektor kesehatan. Beberapa di antaranya meliputi pembiayaan tenaga PPPK, tenaga medis honorer, serta kebutuhan operasional puskesmas, termasuk pembayaran listrik.

Dinas Kesehatan, kata dia, terus mengupayakan agar kebutuhan pembiayaan tersebut dapat ditangani sesuai prosedur penganggaran yang berlaku.

Meski demikian, tanggal pasti pembayaran honor belum dapat ditentukan karena masih bergantung pada penyelesaian APBD Perubahan dan proses pencairan dana.

Dinas Kesehatan Minta Pekerja Tetap Bersabar

Di tengah proses tersebut, Meyrin meminta tenaga kesehatan outsourcing dan sopir ambulans untuk bersabar sembari menunggu penyelesaian administrasi anggaran.

Ia berharap persoalan pembayaran honor tidak berdampak terhadap kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kesiapsiagaan tenaga medis dan sopir ambulans dinilai tetap penting untuk menunjang kebutuhan pelayanan, terutama dalam situasi darurat.

Dinas Kesehatan menegaskan akan terus mengupayakan penyelesaian kewajiban pembayaran tersebut. Namun, realisasinya masih menunggu proses penganggaran dan pencairan dana dari pemerintah daerah.

“Yang pasti, kami dari dinas tetap menganggarkannya. Kami mohon bersabar menunggu proses perubahan anggaran ini rampung. Kalau pencairan sudah turun, pasti langsung dibayarkan rapel,” tegas Meyrin.

Dengan demikian, pembayaran honor tenaga kesehatan outsourcing dan sopir ambulans di Bone Bolango masih menunggu rampungnya perubahan anggaran. Para pekerja diharapkan memperoleh haknya setelah seluruh tahapan administrasi dan pencairan dana selesai dilaksanakan.***