Bone Bolango Sinkronkan Program Komunikasi Publik dan Transformasi Digital Pemerintahan

19/10/2026
|
12.1K views

Plt Kepala Dinas Kominfo Bone Bolango, Ichsan Budiman Wantogia, saat melakukan konsultasi dan konsolidasi program bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Senin (19/10/2026). Foto (Ist).

Jurnalis: TIM Gorontalo

Kabar baru, Gorontalo – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berupaya meningkatkan kualitas komunikasi publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui koordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Upaya ini difokuskan pada peningkatan keterbukaan informasi serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan pemerintah.

Langkah tersebut dibahas dalam agenda konsultasi dan konsolidasi program antara Komdigi dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada Senin (19/10/2026). Pertemuan itu mencakup penguatan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), digitalisasi pemerintahan melalui PEMDI, serta pengembangan ekosistem digital di tingkat daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bone Bolango, Ichsan Budiman Wantogia, menyampaikan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan program komunikasi dan informatika berjalan sesuai dengan pembagian kewenangan serta prioritas pembangunan daerah.

Menurutnya, fungsi komunikasi publik tidak hanya sebatas menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan dan kegiatan pemerintah. Lebih dari itu, informasi yang disampaikan perlu dikemas agar mudah dipahami masyarakat dan memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan aspirasi maupun masukan.

Penguatan IKP dinilai penting untuk membangun hubungan komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pengelolaan informasi yang tepat, warga diharapkan dapat mengetahui berbagai kebijakan, program, serta layanan yang tersedia.

Selain membahas komunikasi publik, pertemuan tersebut turut menyoroti pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Digitalisasi diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas aparatur, memperkuat keterhubungan sistem antarlembaga, dan menyederhanakan proses pelayanan kepada masyarakat.

Ichsan menilai penerapan teknologi harus mempertimbangkan kebutuhan nyata di daerah. Kehadiran aplikasi dan sarana digital, menurutnya, perlu diikuti dengan manfaat yang jelas, baik dalam mempercepat pekerjaan administrasi maupun memudahkan masyarakat mengakses layanan.

Penerapan sistem digital juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memadai, kesiapan infrastruktur, serta koordinasi yang terarah. Tanpa dukungan tersebut, penggunaan teknologi berisiko menambah tahapan pekerjaan alih-alih menyederhanakan prosedur pelayanan.

Dalam konsultasi itu, pembahasan turut mencakup pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika setelah perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya memperjelas kesesuaian program dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Koordinasi lintas pemerintahan dinilai penting agar kebijakan yang disusun di tingkat pusat dapat diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan Kabupaten Bone Bolango.

Penguatan komunikasi publik dan transformasi digital pun perlu dilaksanakan secara terpadu. Masyarakat tidak hanya membutuhkan sistem layanan yang praktis, tetapi juga informasi resmi yang mudah ditemukan, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui konsolidasi bersama Komdigi, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diharapkan memiliki arah pelaksanaan program yang lebih terukur dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik dan pemanfaatan teknologi pemerintahan.

Pada akhirnya, keberhasilan transformasi digital tidak cukup dinilai dari banyaknya sistem yang digunakan. Ukuran utamanya adalah kemampuan teknologi tersebut dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, memperluas akses informasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.***(YH)