Bappeda Litbang Tingkatkan Kapasitas Aparatur dalam Evaluasi Pembangunan

Jurnalis: TIM Gorontalo

Kabar Baru, Gorontalo– Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Bone Bolango terus berupaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, target, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Upaya tersebut diperkuat melalui keikutsertaan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, dalam Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berlangsung di Aryaduta Hotel Manado, Selasa (13/10/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) untuk mendukung proses pengendalian, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan.

Sri Mulyani menjelaskan, pengendalian dan evaluasi memiliki peran penting dalam siklus pembangunan daerah. Melalui proses tersebut, pemerintah dapat mengukur tingkat keberhasilan program, memantau realisasi pelaksanaan kegiatan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan.

Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur diperlukan agar proses evaluasi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga mampu menghasilkan informasi yang akurat dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan berikutnya.

Iklan Google Ads

Jasa Penerbitan Buku Resmi

Terbitkan buku ajar SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi dengan ISBN resmi, proses cepat dan profesional.

alfapresspustaka.com

“Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan pengelolaan data, pemantauan capaian kinerja, serta kualitas evaluasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang terukur dan akuntabel,” jelas Sri Mulyani.

Ia menambahkan, penguasaan terhadap SIPD RI menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat oleh aparatur. Sistem tersebut digunakan untuk mendukung penginputan data pengendalian dan evaluasi sehingga perkembangan pelaksanaan program dapat dipantau secara lebih sistematis.

Dalam bimbingan teknis tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pemaparan materi, tetapi juga mengikuti praktik penggunaan sistem. Dengan demikian, aparatur diharapkan dapat memahami mekanisme penginputan data serta menerapkannya sesuai kebutuhan pekerjaan di perangkat daerah masing-masing.

Materi yang dibahas meliputi kebijakan dan mekanisme pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah, pengukuran capaian kinerja program, identifikasi hambatan pelaksanaan, hingga penyusunan rekomendasi tindak lanjut.

Diskusi dan sesi tanya jawab turut memberikan ruang bagi peserta untuk memperdalam pemahaman terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, khususnya terkait pengelolaan data dan pengukuran kinerja pembangunan.

Sri Mulyani menegaskan, kemampuan mengoperasikan sistem informasi perlu diimbangi dengan kecakapan dalam menganalisis hasil pelaksanaan program. Data yang telah dihimpun harus mampu menggambarkan perkembangan capaian, memperlihatkan kesenjangan antara target dan realisasi, serta membantu pemerintah menentukan langkah korektif.

Karena itu, hasil evaluasi diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki pelaksanaan program yang belum optimal sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pada periode berikutnya.

Ia berharap, melalui penguatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan SIPD RI, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Bone Bolango dapat berjalan lebih efektif, objektif, dan akuntabel.

“Melalui penguatan kapasitas dan pemanfaatan SIPD RI, kami mendorong proses evaluasi yang lebih sistematis sehingga pelaksanaan program dapat dipantau dengan baik dan perencanaan pembangunan berikutnya disusun berdasarkan hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.

Penguatan kapasitas aparatur tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mendorong tata kelola pembangunan daerah yang semakin baik, dengan menjadikan data dan hasil evaluasi sebagai dasar dalam meningkatkan efektivitas program serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BONE BOLANGO – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Bone Bolango terus berupaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, target, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Upaya tersebut diperkuat melalui keikutsertaan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, dalam Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berlangsung di Aryaduta Hotel Manado, Selasa (13/10/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) untuk mendukung proses pengendalian, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan.

Sri Mulyani menjelaskan, pengendalian dan evaluasi memiliki peran penting dalam siklus pembangunan daerah. Melalui proses tersebut, pemerintah dapat mengukur tingkat keberhasilan program, memantau realisasi pelaksanaan kegiatan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan.

Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur diperlukan agar proses evaluasi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga mampu menghasilkan informasi yang akurat dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan berikutnya.

“Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan pengelolaan data, pemantauan capaian kinerja, serta kualitas evaluasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang terukur dan akuntabel,” jelas Sri Mulyani.

Ia menambahkan, penguasaan terhadap SIPD RI menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat oleh aparatur. Sistem tersebut digunakan untuk mendukung penginputan data pengendalian dan evaluasi sehingga perkembangan pelaksanaan program dapat dipantau secara lebih sistematis.

Dalam bimbingan teknis tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pemaparan materi, tetapi juga mengikuti praktik penggunaan sistem. Dengan demikian, aparatur diharapkan dapat memahami mekanisme penginputan data serta menerapkannya sesuai kebutuhan pekerjaan di perangkat daerah masing-masing.

Materi yang dibahas meliputi kebijakan dan mekanisme pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah, pengukuran capaian kinerja program, identifikasi hambatan pelaksanaan, hingga penyusunan rekomendasi tindak lanjut.

Diskusi dan sesi tanya jawab turut memberikan ruang bagi peserta untuk memperdalam pemahaman terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, khususnya terkait pengelolaan data dan pengukuran kinerja pembangunan.

Sri Mulyani menegaskan, kemampuan mengoperasikan sistem informasi perlu diimbangi dengan kecakapan dalam menganalisis hasil pelaksanaan program. Data yang telah dihimpun harus mampu menggambarkan perkembangan capaian, memperlihatkan kesenjangan antara target dan realisasi, serta membantu pemerintah menentukan langkah korektif.

Karena itu, hasil evaluasi diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki pelaksanaan program yang belum optimal sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pada periode berikutnya.

Ia berharap, melalui penguatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan SIPD RI, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Bone Bolango dapat berjalan lebih efektif, objektif, dan akuntabel.

“Melalui penguatan kapasitas dan pemanfaatan SIPD RI, kami mendorong proses evaluasi yang lebih sistematis sehingga pelaksanaan program dapat dipantau dengan baik dan perencanaan pembangunan berikutnya disusun berdasarkan hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.

Penguatan kapasitas aparatur tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mendorong tata kelola pembangunan daerah yang semakin baik, dengan menjadikan data dan hasil evaluasi sebagai dasar dalam meningkatkan efektivitas program serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.