R.A.A Wiranatakusumah V: Menyusuri Jejak Sang “Raja Sunda Terakhir”

Editor: Bahiyyah Azzahra

Kabar Baru, Kolom – Di antara sekian bupati yang pernah memimpin Priangan, jarang ada yang jejaknya masih terasa hingga kini seperti Raden Adipati Aria Wiranatakusumah V. Ia merupakan Bupati Cianjur, lalu Bupati Bandung, sekaligus Menteri Dalam Negeri RI pertama, Ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama, hingga Wali Negara Pasundan satu-satunya. Sejarawan Iip D. Yahya menjulukinya “Raja Sunda” terakhir dalam tulisannya yang berjudul “R.A.A Wiranatakusumah ‘Raja Sunda’ Terakhir”. Sosoknya merupakan jembatan yang menyatukan dua dunia yang sering dianggap berlawanan yaitu adat Sunda dan modernitas Barat, kekuasaan dan kerakyatan, tahta dan agama.

Wiranatakusumah V di Antara Dua Dunia

Wiranatakusumah lahir di Bandung pada 1888 dengan nama kecil Muharam, putra tunggal Bupati Bandung R. Adipati Kusumahdilaga. Ayahnya wafat saat ia berusia lima tahun, sehingga pengasuhnya diserahkan kepada tiga wali. Sejak usia sembilan tahun, ia dititipkan pada keluarga Belanda untuk pendidikan Barat, dari ELS, OSVIA, hingga lulus HBS Willem III Batavia pada 1910 atas anjuran Snouck Hurgronje, orientalis yang kelak menjadi wali sekaligus gurunya, seperti dicatat Iip D. Yahya.

Pengalaman di dua dunia itu meninggalkan bekas batin dalam. “Saya rasakan bagaimana sejak kecil hati saya tertarik ke dalam dunia bumiputra, dan saya rasakan pula betapa beberapa hal mendesak saya ke dunia Eropa,” tuturnya, dikutip dari memoar Mijn Reis naar Mekka yang diulas kembali Iip D. Yahya. Pertentangan batin itu akhirnya ia damaikan menjadi pertemuan budaya Timur dan Barat yang mewarnai jalan kepemimpinannya.

Bupati yang Nasionalis

Karier birokrasinya dimulai sebagai juru tulis di Tanjungsari, lalu mantri polisi di Sukabumi, hingga diangkat menjadi Bupati Cianjur pada 1912 di usia 24 tahun sebagai bupati termuda se-Hindia Belanda. Delapan tahun berselang ia dipindah menjadi Bupati Bandung dengan gelar Wiranatakusumah V. Pengaruhnya melampaui satu kabupaten, sejak tahun 1929 ia menjadi ketua umum Perhimpunan Pegawai Bestuur Pribumi (PPBB), dan pada tahun 1932 melaporkan capaian organisasi beranggota enam ribu orang dengan 81 cabang se-Hindia Belanda, seperti direkam Iip D. Yahya.

Sikap nasionalisnya ia nyatakan blak-blakan di majalah Pandji Poestaka “Saya selalu melawan peraturan yang menurut pendapat saya tak baik bagi rakyat saya, meskipun hal itu akan menyebabkan saya terpecat dari jabatan saya.” Koran Sulindo mencatat ia kemudian aktif pula di BPUPKI dan PPKI.

Iklan Google Ads

Jasa Penerbitan Buku Resmi

Terbitkan buku ajar SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi dengan ISBN resmi, proses cepat dan profesional.

alfapresspustaka.com

“Raja Sunda” Terakhir

Sebagai bupati berpengaruh secara struktural sekaligus kultural dan juga Ketua Sedio Moelio, asosiasi bupati se-Hindia Belanda, Iip D. Yahya menyebutnya tokoh Sunda dengan jabatan tertinggi yang bisa diraih pribumi. Sepeninggalnya, tak ada lagi tokoh Sunda berpengaruh sekuat dirinya sekaligus tetap berakar di masyarakatnya sendiri. Kedekatannya dengan rakyat bukan formalitas karena dapat dilihat dari setiap pulang berkhotbah dari Masjid Agung, rakyat beriringan menyertainya.

Gaya kepemimpinannya yang khas sastra Sunda seperti menerbitkan surat kabar bulanan Obor sejak 15 Oktober 1921 sebagai media komunikasi pemerintah-desa, di mana kebijakan dijelaskan melalui dangding atau pupuh dan aparat kecamatan menanggapinya dengan cara yang sama.

Mesenas Kebudayaan Sunda

Namanya melekat pada film Indonesia pertama yaitu Loetoeng Kasaroeng karena selain membiayai produksi, putranya juga ikut bermain. Lima tahun sebelumnya ia memprakarsai drama modern berlakon sama untuk kongres Java Instituut, dipentaskan di panggung raksasa depan pendopo dan ditonton ribuan orang, dikutip ulang Iip D. Yahya dari wartawan Sri Poestaka.

Menurut sastrawan Dian Hendrayana dalam kumpulan yang sama, saat pindah ke Bandung pada 1920 ia memboyong gamelan degung Pamagersari beserta seniman R. Ece Majid, lalu membuat degung baru bernama Purbasasaka yang kelak jadi musik pengiring Loetoeng Kasaroeng. Kajian Mohamad Yusuf Wiradiredja di Jurnal Seni & Budaya Panggung menegaskan perannya menyebarkan seni mamaos, kelak dikenal Tembang Sunda Cianjuran dari pendopo ke masyarakat luas.

Islam Sebagai Jalan Kemanusiaan

Wiranatakusumah punya pandangan keagamaan yang matang. Pada pertengahan 1940, dalam pertemuan lintas agama, ia menyampaikan keprihatinan bahwa “batin yang suci pada sebagian besar manusia sudah mulai lenyap” dan mengajak Kristen, Islam, serta Yahudi untuk menjaga kesucian agama masing-masing, dikutip dari artikel “Pandangan tentang Agama” dalam kumpulan tulisan Iip D. Yahya. Baginya, Islam adalah “menjunjung tinggi perintah Tuhan dan cinta-mencintai sesama manusia,” bukan identitas untuk citra buruk akibat kesalahpahaman segelintir orang.

Pandangan itu tak berhenti di kertas. Pada 1939 ia merintis Badan Perserikatan Keluarga (BPK) yaitu kelompok kecil di bawah seorang “rois” yang mendampingi maksimal empat puluh keluarga dan menjembatani warga dengan lurah. Tiga tahun kemudian, 1942, ia meresmikan Baitulmal, lembaga pengelola zakat yang dipimpinnya sendiri. Dananya dari beas perelek, meras jumputan tiga ribu rois ditambah satu persen gaji pegawai negeri. Menurut Iip D. Yahya, keberhasilan Baitulmal Bandung menular ke Jawa dan pada 1943 menjadi kebijakan nasional Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI), cikal bakal Masyumi.

Klimaks Politik: Wali Negara Pasundan

Puncak pergulatan politiknya terjadi pada revolusi 1947-1949. Menurut sejarawan UPI, Agus Mulyana dalam artikelnya di kumpulan yang sama, Jawa Barat saat itu diguncang tarik-menarik kubu federalis pendukung RIS dan kubu republiken yang bertahan pada NKRI. Ketika konferensi Jabar III (Februari-Maret 1948) memutuskan berdirinya Negara Pasundan, Wiranatakusumah yang saat itu merupakan Ketua DPA RI di Yogyakarta terpilih menjadi Wali Negara Pasundan mengalahkan tokoh federalis Hilman Djajadiningrat.

Keterlibatannya bukan pengkhianatan terhadap republik, melainkan strategi agar Jawa Barat tak lepas dari NKRI, direstui langsung Sukarno “Langkung sae Akang bae tibatan urang NICA anu jadi,” dikutip Iip D. Yahya. Sikap republikannya tampak dari pengangkatan perdana menteri pro-republik hingga ancamannya mundur saat Belanda menekan pemerintahannya. Setelah peristiwa APRA yang melemahkan Negara Pasundan, ialah yang pertama membubarkannya dan mengembalikan Jawa Barat ke NKRI pada tahun 1950.

Ironisnya, ia lalu dicurigai sebagai “kelompok separatis” realitas yang disebut Iip D. Yahya melahirkan istilah Sokong Jongklok, awalnya mendukung tetapi berujung menjerumuskan. Saat ditawari bintang jasa pada 1948, ia menolak dengan rendah hati “Belum pantas saya menerima bintang. Negara itu bukanlah saya, akan tetapi negara itu rakyat.” Kalimat itu menutup jejak sang “Raja Sunda” terakhir sang bangsawan yang seumur hidup berdiri di antara dua dunia, dan selalu berpihak pada rakyatnya.

Penulis: Salsabilla Putriana Permana, Mahasiswa Universitas Padjadjaran.