AMSU Minta KPK Tidak Berhenti di Langkat, Desak Pembongkaran Skandal Proyek di Sumatera Utara

Jurnalis: Zulfikar Rasyid

Kabar Baru, Sumatera Utara — Angkatan Muda Sumatera Utara (AMSU) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak membatasi pengusutan pada perkara dugaan korupsi di Kabupaten Langkat semata. Kelompok pemuda tersebut mendorong lembaga antirasuah memperluas penelusuran jika menemukan petunjuk baru terkait indikasi pengaturan proyek di instansi lain di wilayah Sumatera Utara.

Ketua AMSU, Midon Harahap, mengonfirmasi pihaknya menerima informasi mengenai keberadaan tim penyidik KPK di Medan yang sedang menjalankan agenda pemeriksaan terkait kasus Langkat. Pihaknya menghormati proses hukum tersebut, tetapi meminta penyidik bersikap proaktif mendalami setiap fakta turunan yang muncul.

“Kami menghormati proses hukum yang berjalan. Namun, kami meminta KPK jangan berhenti hanya pada perkara Langkat. Jika dalam pemeriksaan ditemukan informasi mengenai dugaan permainan proyek di instansi lain, kami mendesak agar informasi tersebut ditelusuri secara serius,” ujar Midon Harahap dalam keterangannya, Rabu (12/8/2026).

Dugaan Pengaturan Proyek Dinas Perkim Medan

Secara khusus, AMSU meminta KPK mencermati informasi mengenai sosok bernama Danial, yang disinyalir memiliki peran dalam alokasi maupun pengaturan paket pekerjaan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim) Kota Medan.

Midon menegaskan, informasi tersebut perlu diuji secara objektif melalui pemanggilan pihak-pihak terkait, penelusuran dokumen proyek, komunikasi, hingga rekam transaksi keuangan untuk memastikan ada atau tidaknya potensi kerugian negara.

“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Tetapi kalau ada informasi mengenai dugaan pembagian proyek, informasi itu harus diuji. Telusuri siapa yang mengatur, siapa yang menentukan, siapa yang mendapatkan keuntungan, dan apakah ada aliran uang. Kalau ada bukti, bongkar sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.

Siap Datang ke Gedung Merah Putih KPK

Guna memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan menyeluruh, AMSU berencana menyambangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menyerahkan berkas serta bahan pendukung yang mereka himpun.

AMSU menekankan bahwa pengusutan tidak boleh berhenti pada kontraktor pelaksana, melainkan harus menjangkau seluruh rantai pengambilan keputusan, proses pengadaan, hingga aktor perantara di balik layar.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak KPK, Dinas Perkim Kota Medan, maupun pihak bernama Danial belum memberikan keterangan atau tanggapan resmi terkait desakan yang disampaikan oleh AMSU. Pihak redaksi tetap membuka ruang konfirmasi dan hak jawab sesuai dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).