Baru Dikerjakan Sudah Banyak yang Rusak, Aktivis Desak APH Usut Dugaan Korupsi Proyek Stadion Kanjuruhan

Jurnalis: Zahra Karimah

Kabar Baru, Malang – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pro Desa melayangkan desakan keras terkait temuan kerusakan parah pada proyek revitalisasi Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang.

Pihaknya meminta Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak proaktif dan tidak tinggal diam melihat kondisi stadion yang dinilai penuh kejanggalan.

Proyek yang berada di bawah naungan Kementerian PUPR dengan dana APBN mencapai Rp335 miliar ini disorot tajam karena sudah mengalami kerusakan fisik signifikan sebelum proses serah terima ke Pemerintah Kabupaten Malang.

Kerusakan mencakup mengelupasnya lantai tribun serta banyaknya plafon yang jebol, berjamur, dan menyisakan bercak kehitaman hingga rawan ambrol.

Koordinator LSM Pro Desa, Achmad Kusairi, menilai alasan kontraktor pelaksana, PT Waskita Abipraya, yang mengambinghitamkan rembesan air AC sebagai pemicu ambrolnya plafon sangat tidak masuk akal.

Menurut Kusairi, dalih tersebut terkesan dibuat-buat hanya untuk menghindari evaluasi mendalam terhadap kualitas pengerjaan bangunan.

“Alasan karena lupa mematikan AC lalu plafon rusak itu sulit diterima logika publik. Kualitas pengerjaan proyek bernilai ratusan miliar seharusnya tidak sekerapuhan itu. APH harus turun untuk mengecek apakah ada dugaan pelanggaran spesifikasi teknis (bestek) atau penurunan kualitas pekerjaan,” ujar Kusairi.

Kusairi menegaskan, perbaikan ulang memang menjadi kewajiban mutlak kontraktor. Namun, perbaikan fisik belaka bukanlah solusi akhir jika ada unsur dugaan tindak pidana korupsi atau penyimpangan konstruksi di dalamnya.

Pihaknya menyesalkan sikap APH di Kabupaten Malang, baik Polres Malang maupun Kejari Kepanjen, yang terkesan pasif.

“Stadion ini menyimpan cerita duka yang sangat mendalam pascatragedi 1 Oktober 2022. Kerusakan yang terjadi dalam kurun waktu cepat ini melukai perasaan para suporter dan masyarakat. Jika APH tahu ada yang tidak beres pada proyek ini lalu diam saja, hal itu tentu sangat memprihatinkan,” tegas Kusairi.

Pro Desa berharap APH segera melakukan penelusuran lapangan, memanggil pihak-pihak terkait, dan membuka hasil audit pengerjaan secara transparan kepada publik demi menegakkan keadilan dan memastikan anggaran negara tidak terbuang sia-sia.