HMI Medan Desak KPK Usut Dugaan Permainan Izin Bangunan di Medan

Jurnalis: Felicia Chen

Kabar Baru, Medan – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, dan aparat penegak hukum lainnya mengusut dugaan korupsi, gratifikasi, serta penyalahgunaan wewenang dalam persoalan bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum di Perumahan Contempo Regency, Kota Medan.

Desakan tersebut disampaikan Ilham Panggabean, Kepala Bidang Politik, Demokrasi dan Pemerintahan (PDP) HMI Cabang Medan. Menurutnya, laporan mengenai dugaan intervensi dalam proses penegakan hukum terhadap bangunan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh.

Ilham mengatakan, persoalan tersebut juga dapat menjadi pintu masuk untuk memeriksa dugaan permainan dalam proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Medan.

Dugaan Libatkan Oknum Legislator dan OPD

Ilham meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada dugaan intervensi terhadap proses pembongkaran bangunan. Ia juga mendorong pemeriksaan terhadap dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam proses perizinan dan pengawasan bangunan.

“Kami mendesak aparat penegak hukum agar tidak hanya fokus pada dugaan intervensi pembongkaran aset publik, tetapi juga mengusut dugaan adanya permainan dalam proses perizinan bangunan gedung yang diduga melibatkan oknum Ketua DPRD Kota Medan, anggota DPRD Sumatera Utara, serta oknum di Satpol PP, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim), maupun Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan,” kata Ilham.

Ia menilai, apabila dugaan tersebut nantinya terbukti, persoalan itu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat.

Soroti Dugaan Intervensi Penertiban

Lebih lanjut, Ilham meminta dugaan penggunaan pengaruh politik untuk menghambat penertiban bangunan bermasalah maupun memengaruhi proses penerbitan dan pengawasan izin ditelusuri melalui mekanisme hukum.

Menurutnya, proses penegakan aturan terhadap bangunan bermasalah harus berjalan sesuai ketentuan dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.

HMI Cabang Medan juga menyoroti persepsi masyarakat mengenai masih adanya bangunan yang diduga bermasalah tetapi tetap berdiri dan beroperasi.

Minta Semua Pihak Diperiksa

Ilham mengatakan aparat penegak hukum perlu menelusuri kemungkinan adanya praktik kolusi, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan maupun pengawasan izin bangunan di Kota Medan.

“Semua pihak harus diperiksa tanpa pandang bulu apabila terdapat bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana,” lanjut Ilham.

HMI Cabang Medan pada akhirnya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan tersebut secara menyeluruh. Pemeriksaan diharapkan dapat menjelaskan apakah terdapat pelanggaran hukum dalam proses perizinan, pengawasan, maupun penertiban bangunan yang menjadi sorotan.