Terungkap! Nasib 750 PPPK TMS, DPRD Dorong Pemda ke KemenPAN-RB

Jurnalis: Pengki Djoha

KABAR BARU, GORONTALO– Sebuah fakta penting terungkap mengenai nasib 750 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Gorontalo Utara yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat kini mendesak pemerintah daerah untuk segera membawa persoalan ini ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) guna mencari solusi.

Pengungkapan ini bermula dari konsultasi yang dilakukan DPRD bersama pemerintah daerah dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado. Anggota DPRD Gorontalo Utara, Fitri Yusup Husain, menjelaskan bahwa dari total 1.112 nama PPPK paruh waktu yang tercatat lulus dalam database BKN, termasuk kategori R3 dan R3 tampungan (R4), hanya 362 orang yang diusulkan oleh pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gorontalo Utara.

“Terungkap bahwa 750 orang lainnya dinyatakan TMS karena tidak ada pemetaan penempatan yang diusulkan dinas terkait,” kata Fitri, menjelaskan akar masalah yang akhirnya terkuak.

BKN sendiri telah menegaskan bahwa sistem pengusulan telah ditutup pada 30 September 2025. Dengan demikian, tidak ada lagi peluang untuk membuka sistem tersebut. Oleh karena itu, BKN menyarankan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis dengan mengajukan usulan langsung ke KemenPAN-RB. Ini menjadi satu-satunya jalan yang terungkap untuk memperjuangkan nasib ratusan PPPK yang belum terakomodasi.

“Pihak BKN menyarankan agar perjuangan dilanjutkan ke KemenPAN-RB sesegera mungkin. Jangan hanya mengirim surat, karena dipastikan tidak akan ada jawaban. Harus ada langkah konkret,” tegas Fitri, menekankan pentingnya respons cepat dan lobi langsung ke tingkat kementerian setelah fakta ini terungkap.

DPRD Gorontalo Utara berharap pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi BKN dengan serius dan proaktif. DPRD akan terus mengawal proses ini hingga ada kejelasan dan solusi konkret bagi seluruh PPPK paruh waktu yang berhak, menyusul terungkapnya kondisi mereka.