Stunting Terus Menjadi Perhatian, Wapres Minta Kolaborasi Semua Pihak

Jurnalis: Sri Hartutik Sandora

KABARBARU, JAKARTA- Permasalahan stunting di Indonesia terus menjadi perhatian pemerintah. Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa saat ini satu dari tiga balita Indonesia mengalami stunting.

Ia menjelaskan, hal ini bukan semata-mata persoalan bangsa pada masa sekarang saja. Akan tetapi juga menyangkut masa depan. Sebab anak-anak merupakan generasi penerus bangsa.

“Merekalah masa depan kita. Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas Tahun 2045 kalau modal dasarnya, yaitu anak-anak bangsa mengalami stunting, terganggu perkembangan kognitif dan kesehatannya,” kata Wapres Ma’ruf. Saat pada Forum Nasional Stunting 2021 secara daring di Jakarta, Selasa (14/12/2021).

Ia menegaskan, kembalinya pemerintah sangat serius mengupayakan penurunan angkat prevalensi stuntuing.

“Komitmen pemerintah tidak pernah kendur,” tegasnya.

Mengenai hal ini, Wapres ma’ruf menjelaskan, pada Agustus 2021 yang lalu Presiden sudah mendatangai Peraturan Presiden No 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Substansinya mengadopsi Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024. Target kita sangat jelas, kita ingin menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2030, sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), kita harap prevalensi stunting sudah nol di negara kita,” jelasnya.

Maka dari itu, Ia mengajak kepada seluruh pihak terkait dalam memulai berinvestasi pada intervensi gizi sejak saat ini.

Ia juga meyakinkan bahwa investasi gizi ini merupakan kunci yang akan membentuk masa depan bangsa.

“Satu dolar yang diinvestasikan pada program gizi, dapat menghasilkan keuntungan berpuluh kali lipat. Sebaliknya, studi Bank Dunia menunjukkan bahwa kerugian akibat stunting dan kekurangan gizi akan berdampak pada pengurangan sedikitnya 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) sebuah negara,” ajaknya.

Kolaborasi

Ia mengajak kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang termasuk Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting, Hasto Wardoyo untuk bisa menguatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang berada pada tingkat pusat, daerah sampai kepada desa/kelurahan.

“Pelibatan dan kerja kolaboratif di seluruh tingkatan pemerintahan sangat penting untuk mengawal konvergensi program/kegiatan dalam upaya mencapai target penurunan stunting,”ajaknya.

Selain itu, kolaborasi lain juga mengharapkan ialah aksi bersama Kementerian serta Lembaga dalam memastikan bahwa intervensi dan sumber daya yang perlu untuk percepatan penurunan stunting.

“Kementerian dan lembaga agar memastikan bahwa intervensi dan sumber daya yang diperlukan untuk percepatan penurunan stunting tersedia, dan menjangkau hingga kelompok sasaran, yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” tuturnya.

Ia juga mengajak kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Wakil Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi, Suharso Monoarfa dapat memantau serta mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini.

“Jika ditemukan isu yang dapat menghambat pencapaian target, agar segera diatasi,” jelasnya.

Ia berpesan, dalam upaya pemberantasan stunting tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja. Atau bahkan hanya dari unsur pemerintah pusat saja.

“Upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak. Termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan,” pungkasnya.