Santri Dicari Saat Pemilu, Dilupakan Setelah Berkuasa? Jember Harus Berani Menguji Politik Identitas

Jurnalis: Munawir Zaini

Kabar Baru, Jember – Menagih Bukti Pengabdian, Bukan Sekadar Simbol Kesalehan

Oleh: Munawir Zaini (Santri, Pebisnis, dan Aktivis Kabupaten Jember) Jember, 22 Oktober 2026

Ada ironi dalam politik kita: identitas santri yang lahir dari tradisi pencarian ilmu dan pembentukan akhlak kerap menjadi modal untuk meraih kekuasaan. Nama kiai disebut, pesantren didekati, dan simbol keagamaan ditampilkan ketika dukungan dibutuhkan. Namun, setelah kekuasaan diperoleh, apakah nilai-nilai yang dibawa benar-benar diwujudkan dalam kebijakan?

Pertanyaan ini relevan bagi Jember, daerah yang memiliki hubungan erat dengan tradisi pesantren dan kehidupan masyarakat santri. Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, melainkan ruang pembentukan karakter dan penjaga nilai moral masyarakat. Karena itu, kehormatan pesantren tidak boleh direduksi menjadi alat untuk membangun citra dan memenangkan kepentingan elektoral.

Iklan Sponsor

Jasa Isi Kuesioner Online

Butuh bantuan pengisian kuesioner untuk penelitian, tugas kuliah, atau survei? Kunjungi Kuesioner Online untuk mengetahui layanan yang tersedia.

kuesioneronline.com

Identitas Santri Bukan Komoditas Politik

Dalam demokrasi, latar belakang pesantren bukanlah persoalan. Seseorang berhak membawa pengalaman pendidikannya ke ruang politik. Masalah muncul ketika identitas digunakan sebagai pengganti rekam jejak, simbol kesalehan menggantikan pembuktian kinerja, dan kedekatan dengan kiai dianggap sebagai jaminan integritas.

Akibatnya, santri berisiko diperlakukan hanya sebagai pasar suara, sedangkan jaringan alumni menjadi alat mobilisasi politik. Padahal, pernah belajar di pesantren tidak otomatis menjamin seseorang mampu menjalankan amanah ketika berkuasa.

Identitas boleh membangun kepercayaan, tetapi integritas dan kinerja harus menjadi ukuran kepemimpinan.

Takzim kepada Kiai Bukan Berarti Membungkam Kritik

Dalam tradisi pesantren, takzim kepada guru merupakan bagian penting dari pendidikan akhlak. Namun, menghormati kiai tidak berarti menyerahkan seluruh hak politik dan kebebasan berpikir. Santri tetap berhak menentukan pilihan, mempertanyakan kebijakan, dan mengkritik pejabat tanpa harus dianggap kehilangan adab.

Sikap kritis bukanlah bentuk permusuhan terhadap pesantren. Justru pendidikan yang baik semestinya melahirkan manusia yang mampu membedakan penghormatan personal dari penilaian terhadap tanggung jawab publik.

Ketika perbedaan pilihan dianggap sebagai pengkhianatan dan kritik dicap sebagai ketidaktaatan, penghormatan berisiko berubah menjadi alat penundukan.

Takzim tidak boleh berubah menjadi penghambaan kepada kekuasaan. Adab tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam akal sehat.

Bupati Bukan Pejabat yang Kebal Kritik

Jember membutuhkan demokrasi yang menghormati tradisi keagamaan sekaligus berani mengawasi kekuasaan. Seorang bupati, apa pun latar belakangnya, tetap merupakan pejabat publik yang wajib mempertanggungjawabkan kebijakan kepada masyarakat.

Karena itu, penilaian terhadap pemimpin seharusnya berangkat dari pertanyaan konkret: apakah pelayanan publik membaik? Apakah anggaran dikelola secara transparan? Apakah petani, buruh, pedagang kecil, dan kelompok rentan mendapatkan perhatian? Apakah kritik warga ditanggapi secara terbuka?

Pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan kedekatan seorang pemimpin dengan pesantren. Jika kebijakannya baik, apresiasi layak diberikan. Jika bermasalah, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta.

Jangan jadikan nama pesantren sebagai tameng untuk menghindarkan kekuasaan dari pertanggungjawaban kepada rakyat.

Santri Bukan Mesin Elektoral

Santri bukan kelompok yang hanya penting ketika pemilihan umum mendekat. Mereka adalah warga negara yang memiliki kepentingan nyata dalam pendidikan, kesejahteraan, kesempatan kerja, dan pelayanan publik.

Karena itu, perhatian terhadap masyarakat santri tidak boleh berhenti pada kunjungan, pidato, atau permintaan dukungan politik. Komitmen kepada mereka harus dapat dinilai melalui kebijakan dan pelaksanaan program yang berkelanjutan.

Santri juga perlu mendapat ruang untuk mengembangkan pemikiran kritis, termasuk memahami persoalan sosial, menilai kebijakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan santri yang pandai membela figur, tetapi juga yang berani memperjuangkan kebenaran, sekalipun harus mengkritik orang yang dihormatinya.

Santri seharusnya menjadi penjaga nilai dan pengawas moral kekuasaan, bukan sekadar alat pemenangan politik.

Ukuran Pemimpin Adalah Nasib Rakyat

Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah seberapa sering seorang pemimpin membawa nama pesantren, melainkan bagaimana ia menjalankan amanah. Nilai keadilan harus terlihat dalam kebijakan, amanah tercermin dalam pengelolaan pemerintahan, dan kepedulian dibuktikan melalui keberpihakan kepada masyarakat.

Jember tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar pandai menampilkan kedekatan dengan tradisi keagamaan. Jember membutuhkan pemimpin yang mampu menjawab persoalan rakyat melalui kebijakan yang adil, pelayanan yang berkualitas, dan pemerintahan yang transparan.

Kita tidak perlu memusuhi politisi berlatar belakang pesantren. Yang perlu ditolak adalah anggapan bahwa identitas tersebut memberinya keistimewaan untuk terbebas dari kritik. Menghormati pesantren justru berarti menjaga agar nama dan kehormatannya tidak diseret menjadi pembenaran bagi kepentingan politik seseorang.

Santri bukan komoditas politik. Pesantren bukan panggung pencitraan. Agama bukan tiket untuk memperoleh kekebalan dari kritik.

Jika nama santri digunakan untuk meraih dukungan, kepercayaan masyarakat harus dibalas dengan tanggung jawab nyata. Sebab, rakyat tidak hidup dari simbol identitas pemimpinnya, tetapi dari kebijakan yang menentukan kesejahteraan dan masa depan mereka.

Jangan sampai santri hanya dihormati ketika suaranya dibutuhkan, tetapi dilupakan ketika kepentingan rakyat harus diperjuangkan.

Jangan jual nama santri untuk membeli kekuasaan. Jangan gadaikan kehormatan pesantren demi kemenangan elektoral. Sebab, pemimpin pada akhirnya dinilai bukan dari simbol yang dibawanya, melainkan dari amanah yang benar-benar dijalankannya.