Insight NTB
Daily Nusantara
Suara Time
Kabar Tren
Portal Demokrasi
IDN Vox
Lens IDN
Radar Baru
Seedbacklink
Rumah Hampir Rampung, KPR Warga Sumenep Malah Dibatalkan Oknum BNI Pamekasan
- 09/01/2026 - 13:16
- |
- Subscribe
Jurnalis: Dian Annisa
Kabar Baru, Sumenep — Oknum manajemen Bank BNI Cabang Pamekasan diduga membatalkan pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) seorang warga yang sebelumnya disetujui.
Peristiwa itu dialami Firda, warga Desa Kolor, Kabupaten Sumenep, yang mengajukan KPR melalui Bank BNI KCP Prenduan untuk pembelian rumah di Perumahan Bukit Damai, proyek PT Linggarjati Trijaya Indah.
Menurut pengembang, proses pengajuan KPR pemohon telah dinyatakan layak sejak awal. Bahkan pihak bank aktif meminta mempercepat pembangunan rumah agar akad kredit segera dilakukan.
“Dari awal semua dinyatakan aman. Sales, analis, dan penyelia sudah menyetujui. Kami bahkan diminta mempercepat pembangunan supaya cepat akad,” ujar Nanda Wirya Laksana, owner Perumahan Bukit Damai, Jumat (9/1).
Namun, ketika pembangunan rumah hampir selesai, pengajuan KPR justru dibatalkan tanpa kejelasan oleh oknum manajemen Bank BNI Cabang Pamekasan.
Padahal, Firda dan keluarganya rutin memantau progres pembangunan rumah dan telah menaruh harapan besar untuk segera menempati rumah tersebut.
“Kami sangat menyayangkan kejadian seperti ini. Dari sisi pengembang, kami sudah mengikuti seluruh prosedur dan permintaan bank. Tapi keputusan akhir justru membatalkan harapan konsumen,” kata Wirya.
Akibatnya, keluarga pemohon mengalami kekecewaan mendalam atas peristiwa menyakitkan itu.
Lebih lanjut, kata Wirya, kasus ini menunjukkan persoalan serius dalam penyaluran KPR yang berpotensi menghambat program perumahan nasional.
Ia meminta pihak perbankan lebih bersikap profesional, transparan, dan konsisten dalam mengambil keputusan agar kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah tidak menurun.
“Kalau kasus seperti ini terus terjadi, kami sebagai developer tentu pesimis Program 3 Juta Rumah bisa tercapai. Konsumen sudah lolos di bawah, tapi kandas di meja oknum manajemen. Ini sangat merugikan masyarakat kecil,” tegasnya.
