Pengamat Maritim: Tudingan Ponto Kepada Bakamla Dapat Memecah Belah Kementerian dan Lembaga

Jurnalis: Joko Prasetyo

KABARBARU, OPINI – Direktur Maritime Strategic Center, Muhammad Sutisna mengecam keras tudingan yang disampaikan oleh Pengamat militer yang juga mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Soleman B Ponto kepada Bakamla RI.

Menurut Sutisna, Konsep program Nelayan Nasional Indonesia yang merupakan cikal bakal komcad di bidang kelautan melalui kajian mendalam. Jika Ponto menuduh program tersebut untuk mencari uang sangat berbahaya bagi Indonesia. Terutama akan mencegah belah Komunikasi TNI-POLRI dengan Bakamla.

Sutisna mengatakan, padahal wacana dari Bakamla RI yang mendorong Nelayan sebagai salah satu sumber daya nasional yang dapat diberdayakan dalam sistem pertahanan negara, merupakan terobosan yang sangat briliant.

Selain itu Sutisna menjelaskan bahwa hadirnya Komcad ini merupakan implementasi dari UU NO 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Komcad atau Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama (TNI).

“Kalau saya amati lebih dalam, entah mengapa saudara pontoh ini sering menyerang Bakamla, menyatakan Bakamla sebagai coast guard palsu, dan coast guard yang benar adalah KPLP berdasarkan UU No.17 Tahun 2008. Ia juga membuat pernyataan berbahaya dengan mengatakan gara-gara Bakamla, perairan Indonesia menjadi high risk. Sepertinya saudara Pontoh ini memiliki dendam dan ada agenda tersembunyi,” Ujar Sutisna di Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Oleh karena itu menurut Alumni Magister Universitas Indonesia tersebut, tidak perlu menanggapi pernyataan saudara pontoh, pemerintah perlu menindaklanjuti Konsep Nelayan Nasional Indonesia yang diprakarsai oleh Bakamla.

Dia melanjutkan, meskipun Indonesia sudah memiliki radar serta kapal yang canggih untuk mendeteksi kapal kapal asing yang berseliweran, namun lebih kepada menciptakan ekosistem perekonomian di kawasan ini agar tidak terlihat sepi. Dia mendukung konsep yang diajukan Bakamla dan tidak diributkan.

“Perairan ini ibaratnya seperti rumah, apabila ada rumah kosong tak berpenghuni tentunya akan mudah disusupi pihak lain, namun kalau ramai ada penghuninya, tamu pun akan segan memasukinya,” Pungkas Sutisna.

Sebagai informasi, sebelumnya pengamat militer yang juga mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Soleman B Ponto menegaskan selama ini banyak pihak yang tidak paham keberadaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) namun memberikan pernyataan di berbagai media terkait fungsi Bakamla.

Soleman menegaskan berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014, tidak ada yang menyatakan Bakamla sebagai penegak hukum atau penyidik. Tugas Bakamla hanya mengitari dan mengawasi di laut saja.

Sementara untuk fungsi pertahanan sudah jelas ada TNI AL yang mengawal pertahanan dan kedaulatan NKRI di laut. Berdasarkan UU No 5 tahun 1983 penegakan hukum di wilayah ZEE adalah TNI AL. “Adanya Bakamla justru menambah ruwet di laut,” tegasnya.