Pemuda PBD Gelar Diskusi Publik Sambut Sumpah Pemuda

19/10/2026
|
13.7K views

Pemuda Papua Barat Daya Gelar Diskusi Publik Sambut Sumpah Pemuda.

Jurnalis: Latief

Kabar Baru, Sorong – Forum Pemuda Papua Barat Daya merumuskan sembilan rekomendasi terkait pembangunan daerah, perlindungan masyarakat adat, dan hak asasi manusia (HAM).

Forum tersebut membahas berbagai persoalan strategis dalam kegiatan Malam Keakraban dan Diskusi Publik Pemuda Papua Barat Daya. Kegiatan ini berlangsung untuk menyongsong Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026.

Ketua Umum PKC PMII Papua Barat–Papua Barat Daya, Ismail Saleh, menjelaskan substansi rekomendasi yang menjadi hasil pembahasan bersama.

“Rekomendasi ini merupakan hasil pembahasan bersama dalam forum. Ada sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian, mulai dari pembangunan dan kesejahteraan masyarakat hingga perlindungan masyarakat adat dan HAM,” ujar Ismail.

Dorong Pemerataan Pembangunan Daerah

Forum mendorong pemerintah mempercepat pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Peserta juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua Barat Daya.

Selain itu, forum mendorong pengembalian kewenangan perizinan dan pengelolaan sumber daya alam kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Forum turut meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperkuat kewenangan daerah. Peserta juga mendorong pemerintah mempertahankan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mendukung anggaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Soroti Pendidikan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Dalam bidang pendidikan, forum mendorong pimpinan perguruan tinggi se-Papua Barat Daya berdialog langsung dengan mahasiswa.

Dialog tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan kemahasiswaan.

Forum juga mendesak percepatan pembentukan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang perlindungan masyarakat adat. Langkah ini mengacu pada implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Selain itu, peserta mendorong penguatan perlindungan hukum dan HAM, terutama bagi perempuan dan masyarakat adat Papua.

Forum menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) harus memperhatikan ketentuan hukum, perlindungan masyarakat adat, serta prinsip HAM.

Perkuat Peran Pemuda Mengawal Kebijakan

Dalam aspek demokrasi, forum mendorong pembentukan wadah demokrasi dan forum komunikasi bersama organisasi pemuda serta mahasiswa.

Wadah tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mengawal kebijakan pemerintah.

Ismail mengatakan pemuda dan mahasiswa perlu mendapat ruang partisipasi yang memadai dalam pembangunan daerah.

“Pemuda dan mahasiswa harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, mengembangkan gagasan, serta terlibat dalam proses pembangunan. Di sisi lain, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan secara kritis, objektif, dan konstruktif,” katanya.

Forum juga mengajak seluruh elemen pemuda dan mahasiswa menghilangkan egoisme kelompok, sentimen kesukuan, serta sekat organisasi.

Peserta menilai persatuan lintas organisasi penting untuk memperkuat kolaborasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua Barat Daya.

Ismail berharap seluruh pihak menindaklanjuti sembilan rekomendasi tersebut melalui komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan.

“Forum seperti ini harus menjadi ruang untuk membangun kesepahaman lintas organisasi dan mendorong kerja bersama demi kepentingan masyarakat Papua Barat Daya,” tuturnya.