Masuk 10 Besar KI Award, Pemkab Bojonegoro Gelar Zoom Meeting

: M. Saiful Rohman

KABARBARU, BOJONEGORO – Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melaksanakan zoom meeting bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Rabu, (10/11/2021).

Adapun acara yang diselenggarakan di ruang command center gedung pusat informasi publik tersebut dilaksanakan setelah Bojonegoro ditetapkan masuk dalam nominasi 10 besar Keterbuakaan Informasi (KI) Awards 2021. Dalam agenda ini Bupati Bojonegoro hadir secara virtual sekaligus menjadi pemateri tentang keterbukaan informasi.

Bupati menyampaikan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik bertujuan agar masyarakat lebih gampang mendapatkan informasi kepemerintahan berbasis data.

“Sebab perlu transparansi agar masyarakat bisa berpartisipasi langsung dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab,” tegasnya.

Perempuan pertama yang menjadi Bupati Bojonegoro ini menambahkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro sudah berperan aktif dalam Sistem Informasi Desa (SID). Sebab, kewenangan sepenuhnya ada di desa masing-masing. Sedangkan untuk memantau, Pemkab telah melakukan pembinaan secara terus menerus.

“Juga keterbukaan informasi, PPID ini sudah tertata dari Kabupaten hingga ke tingkat Desa,” ungkapnya.

Bu’e, panggilan akrab Bupati Anna itu menegaskan jika informasi publik adalah hak masyarakat. Sehingga dengan hal ini masyarakat bisa melihat dan menganalisa dengan keterbukaan data. Akan tetapi semua itu harus dapat dipertanggungjawabkan tujuan dan manfaatnya untuk apa.

“Kemudian untuk Keberlanjutan, Pemkab menampung aspirasi-aspirasi lainya melalui Musrenbang, di mana sudah melaksanakan Musrenbang perempuan dan selanjutnya akan mengadakan Musrenbang dengan berbagai klaster, seperti halnya disabilitas dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Nur Sujito menyampaikan bahwa informasi yang disajikan Pemkab Bojonegoro dilakukan secara berkala Seperti halnya APBD online, SP2D (surat perintah pencairan dana) online yang bisa diakses kapanpun.

“Untuk SP2D online ini, yang mungkin belum ada di Kabupaten lain. Tidak hanya Pemkab tapi juga 419 Desa ada di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi/red),” tandasnya.

Setiap tahun, lanjut Kadinkominfo, juga ada SK Bupati tentang pengelola informasi Kabupaten Bojonegoro yang disediakan di Mall pelayanan publik, PPID Corner, gedung PIP, desk mobile sambang Desa dan juga radio lewat talkshow.

“Hal itu semua bertujuan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat agar Pemkab terus meingkatkan layanan publik,” pungkasnya.