Mahasiswa Desak KPK Tetapkan Isa Anshori Sebagai Tersangka, Terkait Dugaan Korupsi di DKP Jatim

Jurnalis: Imam Buchori

Kabar Baru, Jakarta – Gelombang desakan terhadap penegakan hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mencuat. Kali ini, sorotan tertuju pada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur, Isa Anshori, yang didesak untuk segera diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Desakan itu disampaikan oleh Himpunan Mahasiswa Jatim Berdikari (HMJB) dalam aksi yang menyoroti dugaan keterlibatan Isa Anshori dalam kasus penyalahgunaan dana hibah dan dugaan korupsi di sektor perizinan proyek di lingkungan DKP Jatim.

Dalam tuntutannya, HMJB meminta KPK tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga segera mengambil langkah hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam perkara yang tengah menjadi perhatian publik tersebut.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak audit menyeluruh terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Isa Anshori. Mereka menilai keterbukaan dan transparansi kekayaan pejabat publik penting untuk memastikan tidak ada dugaan aliran dana mencurigakan.

HMJB turut mengingatkan agar KPK tetap independen dan tidak tunduk pada tekanan pihak mana pun dalam menangani kasus dugaan korupsi di Jawa Timur. Prinsip “Fiat Justitia Ruat Caelum” digaungkan sebagai simbol tuntutan agar keadilan tetap ditegakkan dalam kondisi apa pun.

Koordinator aksi, Ahmad Rizal Afandi, menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan merupakan bidang strategis yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama nelayan. Karena itu, menurutnya, praktik korupsi di sektor tersebut akan berdampak luas terhadap masyarakat kecil.

“Korupsi di sektor kelautan dan perikanan tentu ini sangat vital, karena mengikut sertakan semua elemen masyarakat,” ujar Rizal di depan gedung antirasuah.

HMJB juga menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga ada langkah konkret dari aparat penegak hukum.

“Kami berharap KPK segera menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan kami, agar marwah KPK sebagai lembaga independen tetap dipercayai oleh masyarakat,” pungkas Rizal.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK terkait tuntutan mahasiswa tersebut. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur juga belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan.