Ismet Mile Tegaskan Dana BOSP Harus Dikelola Sesuai Aturan

01/10/2026
|
16.3K views

Bupati Bone Bolango Ismet Mile.

Kabar baru, Gorontalo– Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengingatkan kepala sekolah, bendahara, serta pengelola Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) agar menggunakan anggaran secara tertib dan sesuai ketentuan.

Pesan tersebut disampaikan Ismet saat membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Dana Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2026 untuk jenjang SMP di Hotel Aston Kota Gorontalo, Kamis (1/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Ismet menekankan bahwa pengelolaan dana pendidikan bukan sekadar persoalan administrasi. Setiap penggunaan anggaran harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, hampir seluruh aktivitas pemerintahan berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Karena itu, pihak yang mendapat amanah mengelola anggaran harus memahami aturan, disiplin, serta cermat dalam mengambil keputusan.

Ia menilai pelaksanaan Bimtek selama dua hari belum mampu menjawab seluruh persoalan teknis yang mungkin muncul dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, kegiatan tersebut dinilai penting sebagai langkah awal untuk menyamakan pemahaman antara kepala sekolah, bendahara, dan pengelola keuangan.

“Dua hari tidak mampu untuk menampung ilmu yang implementatif menjangkau berbagai penyelewengan,” ujar Ismet.

Ia meminta seluruh pengetahuan yang diperoleh selama Bimtek tidak berhenti pada peserta. Pemahaman mengenai pengelolaan BOSP perlu diteruskan kepada pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Ismet secara khusus mengingatkan agar penggunaan dana tidak keluar dari peruntukannya. Menurutnya, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) harus menjadi acuan dalam setiap penggunaan anggaran.

“Yang mutlak adalah bagaimana saudara-saudara setelah pulang ke sekolah, pemanfaatan dana ini terarah pada peruntukannya. Ada juklak, ada juknis. Ikuti saja juklak dan juknisnya agar tidak salah-salah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan uang negara memiliki konsekuensi hukum. Karena itu, kehati-hatian diperlukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan belanja hingga penyusunan pertanggungjawaban.

Bagi Ismet, keberadaan juklak dan juknis bukan untuk membatasi sekolah, melainkan menjadi pedoman agar anggaran digunakan sesuai kebutuhan yang diperbolehkan dan memberikan manfaat bagi peserta didik.

Selain persoalan keuangan, Ismet meminta kepala sekolah tetap menempatkan fungsi pendidikan sebagai tanggung jawab utama. Menurutnya, kepala sekolah dan guru tidak boleh hanya berfokus pada urusan administrasi anggaran.

“Tugas saudara tidak hanya sekadar mengelola keuangan. Yang utama itu adalah sebagai guru, sebagai pendidik,” katanya.

Ia menilai kualitas pendidikan yang dibangun saat ini akan berpengaruh terhadap kondisi masyarakat dan daerah di masa mendatang. Para guru dan kepala sekolah memiliki peran dalam mempersiapkan generasi yang nantinya mengisi berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Karena itu, Ismet meminta peserta Bimtek menjalankan tugas secara seimbang, yakni tertib dalam mengelola anggaran sekaligus serius menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik.

Ia pun berpesan agar kualitas kerja tidak hanya ditunjukkan melalui penampilan, tetapi terutama melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

“Bukan cantik wajah, bukan ganteng wajah, tapi cantik dan ganteng dalam melakukan tugas,” tutupnya.***