Gus Mumtaz: Kenaikan Harga BBM Subsidi, Hadiah Istimewa Dari Presiden Jokowi 

Jurnalis: Nurhaliza Ramadhani

Kabar Baru, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan mengumumkan kenaikan harga bahan bahak minyak (BBM) subsidi pada pekan depan.

Hal ini menimbulkan reaksi publik, salah satunya Pengamat Kebijakan Publik dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Gus Mumtaz.

Menurutnya, wacana kenaikan harga BBM subsidi ini menjadi hadiah yang sangat ismewa bagi rakyat Indonesia.

“Luar biasa, ini adalah hadiah ulang tahun 77 tahun Indonesia, pulih lebih cepat bangkit lebih kuat, yaitu kenaikan BBM subsidi yang dinilai sangat tepat”, ujar gus mumtaz

“Jika pemerintah sudah merasa paling pro terhadap rakyat kecil, maka naikanlah BBM subsidi ini setinggi-tingginya,” Lanjut Gus Mumtaz, minggu (21/08/2022)

Kendala terbesar atas subsidi BBM ini adalah tidak tepatnya sasaran BBM subsidi yang diberikan.

Banyaknya elite negeri ini yang justru menikmati, sementara rakyat kecil hanya sekelumit dari mereka yang menikmati.

“Kami paham ada kebijakan yang harus diprioritaskan apalagi terkait kebijakan anggaran, namun bukan berarti solusinya menaikan harga BBM bersubsidi. Cobalah itu kebijakan pengaturan BBM bersubsidi menggunakan aplikasi diterapkan dengan benar dulu, jangan malah dihantam dengan kebijakan baru,” tutupnya.

Dikutip dalam kompas.com pembatasan pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi memang harus dipertegas

Pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada mengusulkan pemerintah menunda kenaikan harga Pertalite dan Solar pada tahun ini, agar momentum pencapaian ekonomi tidak terganggu.

“Pemerintah sebaiknya fokus pada pembatasan BBM bersubsidi yang sekitar 60 persen tidak tepat sasaran. MyPertamina tidak akan efektif membatasi BBM agar tepat sasaran. Bahkan menimbulkan ketidakadilan dengan penetapan kriteria mobil 1.500 cc ke bawah yang berhak mengunakan BBM subsidi,” kata Fahmy.

Menurut Fahmy, pemerintah harus melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi dengan menetapkan kendaraan roda dua dan angkutan umum yang berhak menggunakan Pertalite dan Solar.