FPKG: Temuan Baru di Dinas Keuangan Bone Bolango Siap Dilaporkan Besok

Jurnalis: Pengki Djoha

KABAR BARU, GORONTALO –28 September 2025,Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) yang dipimpin oleh Fahrul Wahidji mengumumkan akan menyerahkan laporan resmi terkait temuan baru yang ditemukan di Dinas Keuangan Bone Bolango. Laporan ini dijadwalkan akan disampaikan pada hari Senin, 29 September 2025.

Fahrul Wahidji menyampaikan bahwa temuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemutusan gaji pegawai yang selama puluhan tahun telah ditetapkan terpidana dan baru-baru ini dilakukan pemutusan secara serentak, tetapi juga menyangkut dugaan pelanggaran hukum terkait pengelolaan aset daerah.

Menurut Fahrul, terdapat delapan aset milik daerah yang berbentuk aset tetap namun disewakan kepada pihak ketiga melalui mekanisme jasa konsesi. Praktik ini diduga kuat melanggar sejumlah regulasi, antara lain PSAP, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.

Berdasarkan temuan tersebut, FPKG mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memeriksa Sekretaris Daerah Bone Bolango yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Keuangan. Selain itu, FPKG juga meminta APH untuk melakukan penelusuran terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang bersangkutan.

Fahrul menambahkan bahwa total pajak konsesi dari delapan aset tersebut mencapai Rp332.750.000 per tahun. Hal ini menunjukkan perlunya penyelidikan lebih lanjut oleh APH terkait pengelolaan aset dan penerimaan pajak daerah.

Selain itu, FPKG juga mendesak Bupati dan DPRD Bone Bolango untuk segera menindaklanjuti temuan ini guna memastikan apakah penerimaan dari pajak tersebut telah masuk ke kas daerah atau belum. Fahrul menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur secara jelas terkait pajak tersebut, dan penjelasan yang ada hanya berasal dari klarifikasi pihak terkait dalam laporan BPK.

FPKG berharap laporan ini dapat menjadi langkah awal untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

Demi Keberimbangan Berita Apabila ada pihak yang disebut dalam isi berita dan ingin menggunakan hak jawabnya hubungi kami 082119487706