DPU Bina Marga Jatim Siapkan Strategi Efisiensi Anggaran, Tanpa Kompromi terhadap Kualitas Infrastruktur

Jurnalis: Masudi

Kabar Baru, Surabaya – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur menunjukkan langkah proaktif dalam mendukung program efisiensi anggaran yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi pelayanan infrastruktur yang lebih merata dan berdampak langsung pada

Sekretaris DPU Bina Marga Jatim, Hadi Pramoedjo, menegaskan bahwa efisiensi tidak berarti pemangkasan anggaran secara membabi buta, melainkan upaya cerdas dalam pengelolaan anggaran agar hasil yang dicapai lebih optimal.

“Kami tidak akan mengorbankan kualitas demi penghematan. Fokus kami adalah menciptakan infrastruktur yang andal dengan cara kerja yang lebih efektif dan efisien,” ujar Hadi.

Sebagai langkah konkret, DPU Bina Marga telah menggelar Rapat Rencana Efisiensi Belanja untuk Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai pendekatan strategis, termasuk penguatan sistem monitoring serta penekanan pada akuntabilitas di setiap lini pelaksanaan proyek.

Hadi mengungkapkan bahwa unit-unit kerja diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan yang dianggap kurang produktif dan mengalihkan fokus pada program-program prioritas yang memberi manfaat besar bagi masyarakat.

“Dengan efisiensi yang tepat, setiap rupiah dari APBD bisa menjadi lebih bernilai. Inilah esensi dari pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Salah satu inisiatif unggulan dalam mendukung kebijakan efisiensi ini adalah penerapan sistem digitalisasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Melalui pelatihan dan Bimbingan Teknis Digitalisasi Pengadaan serta penggunaan Katalog Elektronik Versi-6 yang digelar pada November 2024 lalu, DPU Bina Marga ingin memastikan transparansi dan kecepatan dalam sistem pengadaan.

“Transformasi digital adalah keniscayaan. Ini bukan hanya soal efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga soal meningkatkan integritas dalam proses pengadaan,” imbuh Hadi.

Lebih lanjut, Hadi menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam menyukseskan kebijakan efisiensi ini. Menurutnya, adaptasi terhadap sistem baru, pelatihan teknis, dan peningkatan kapasitas pegawai menjadi prioritas agar pelayanan publik tetap prima.

“Kami percaya bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan dengan pendekatan konvensional. Inovasi dan kolaborasi menjadi kunci untuk menjawab kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran,” pungkasnya.

Dengan langkah-langkah ini, DPU Bina Marga Jatim menunjukkan komitmennya dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil di daerah, demi terwujudnya infrastruktur yang kuat dan merata di seluruh penjuru Jawa Timur.