Dilema Ketahanan Pangan Nasional dan Gagalnya Program Food Estate Jokowi

Editor: Ahmad Arsyad

Kabar Baru, Opini – Organisasi Pangan Dunia menyebutkan saat ini kita menghadapi suatu bencana Kemanusiaan yang amat dahsyat yakni Ancaman Krisis Pangan. Dimana berdasarkan data yang dirilis Global Report on Food Crises pada bulan Mei 2023 silam melaporkan di tahun 2022.

Lebih dari seperempat miliar penduduk dunia atau sekitar 258 juta penduduk dunia mengalami bencana kelaparan akut dan penduduk di 7 negara di ambang kelaparan.

Selain itu terdapat 58 negara menghadapi krisis pangan akut pada tahun 2022, naik dari tahun sebelumnya sebanyak 193 juta orang di 53 negara.

Seperti apa yang dikatakan Antonio Guteres selaku Sekjen PBB, ancaman krisis pangan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Mulai dari efek dari pandemi covid berkepanjangan.

Konflik antar negara (Rusia Ukraina) hingga perubahan iklim yang sangat ekstrem yang semuanya ini mengganggu stabilitas rantai pasokan global baik dari hulu maupun ke hilirnya sehingga terjadinya kenaikan harga yang menyebabkan ketidakmampuan untuk membelinya.

Ancaman Krisis Pangan ini juga menghantui berbagai macam negara. Salah satunya di Indonesia yang mulai dibayang-bayangi krisis pangan tersebut.

Apalagi dengan situasi cuaca yang tak menentu, dan dampak dari El-Nino yang menyebabkan sebagian wilayah di Indonesia kekeringan dan secara langsung mengganggu sistem produksi pertanian kita karena kurangnya pasokan air yang menjadi tumpuan utama.

Kebijakan Pemerintah yang membangun Food Estate yang menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Malah bukan menjadi solusi bahkan menimbulkan masalah baru bagi tata kelola keamanan pangan kita.

Padahal demi mencegah ancaman krisis pangan, Presiden Joko Widodo menggagas program Food Estate ini di berbagai wilayah dengan mengalokasikan dana Rp104,2 triliun untuk menjaga ketahanan pangan pada 2021 untuk pengembangan food estate yang dikomandoi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Namun nyatanya setelah Dua tahun berjalan hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Sebagai contoh Proyek Food Estate di Wilayah Gunung Mas Kalimantan Tengah,dimana terdapat Perkebunan singkong seluas 600 hektare malah mangkrak dan 17.000 hektare sawah baru tak kunjung panen.

Bahkan lahan yang dijadikan pilot project food estate ini menggeser habitat asli orang utan, dan menggangu mata pencaharian penduduk sekitar. Parahnya lagi kawasan ini kerap mengalami banjir dan kekeringan semenjak food estate bercokol di wilayah ini.

Sehingga dalam mengatasi persoalan Ancaman Krisis Pangan, Pemerintah dapat melihatnya secara lebih holistik. Bukan melulu soal Food Estate saja. Karena kebutuhan pangan nasional bukan hanya perkara pembukaan lahan pertanian baru.

Akan tetapi yang lebih krusialnya adalah meningkatan kualitas praktik pertanian pada lahan yang sudah ada dengan memastikan ketersedian sarana produksi yang lebih baik.

Alangkah baiknya Pemerintah perlu melakukan audit serta evaluasi lebih mendalam terkait program Food Estate ini. Daripada harus menghamburkan anggaran, lebih baik Pemerintah memperkuat ekosistem tata kelola pertanian yang sudah ada yang hari ini mengalami masalah kronis baik dari hulu ke hilirnya.

Seperti keterbatasan mengakses pupuk yang murah, teknologi yang masih sederhana serta hambatan dalam mengakses alat dan mesin pertanian (Alsintan). Dimana masalah ini yang kerap menjadi biang dari kelangkaan pangan dan membuat harga menjadi melambung.

Apabila masalah ketahanan pangan nasional terus berlarut dan tidak ada langkah konkret dari Pemerintah untuk mengatasinya. Kedepan ancaman krisis pangan ini bukan sekedar menghantui negara kita, akan tetapi sudah mulai merasuk secara perlahan.

Jangan sampai Indonesia menjadi destinasi selanjutnya yang masuk ke dalam kategori negara yang terancam kelaparan. Dan tanda tanda itu sudah terlihat nampak. Ketika bencana Kelaparan di Papua Tengah beberapa bulan terakhir menjadi signal bagi kelangsungan Tata Kelola Ketahanan Pangan Nasional.

Dan menjadi sangat miris padahal Indonesia masuk menjadi negara yang agraris. Tapi masih ada daerah yang dilanda kelaparan.

* Penulis adalah Muhammad Sutisna, Co  Founder Forum Intelektual Muda