Bupati Pamekasan Didesak Segera Tetapkan Jadwal Pilkades 2023

Jurnalis: Nurhaliza Ramadhani

Kabar Baru, Pamekasan – Gerakan Aktivis dan Mahasiswa Jawa Timur (GAM JATIM) mendesak Pemerintah agar segera menetapkan pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Pamekasan.

Desakan tersebut disampaikan pada saat melakukan audiensi ke Kantor Pemkab Pamekasan.

Dalam audensi berlangsung dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Fathorrachman.

Junaidi, selaku korlap audensi menjelaskan bahwa audensi yang dilakukan dengan pihak pemerintah adalah langkah yang tepat dengan menuntut agar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2023 segera digelar.

Selanjutnya, pihaknya menyatakan bahwa dirinya sudah pernah melakukan unjuk rasa dan audensi dengan DPRD Kabupaten Pamekasan.

Selain itu juga, kata Junaidi dalam audensi mengenai pelaksanaan Pilkades 2023 ini sudah tidak bicara teknis lagi.

Regulasi tentang anggaran itu, Lanjut Junaidi ketika dikonsultasikan kepada biro hukum dan anggaran yang sudah direncanakan oleh komisi I dan pihak DPMD serta keuangan daerah tidak ada masalah. Serta badan keuangan provinsi tidak mempermasalahkan.

“Maka Bupati Pamekasan yang menjadi pemangku kebijakan dan kuasa anggaran agar segera menetapkan tahapan Pilkades serentak 2023,”tegas Junaidi.

Dalam waktu dekat, kata Junaidi kalau pelaksanaan Pilkades tidak kunjung ada respon atau tidak cepat diumumkan maka akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang sangat banyak.

“Kalau pemerintah tidak segera menetapkan tahapan Pilkades serentak 2023, maka saya akan kembali melakukan unjuk rasa dengan masyarakat,”tegas Junaidi.

Sementara mengenai anggaran untuk Pilkades 2023, kata Junaidi BKD sudah menganggarkan kurang lebih Rp.5 Miliar.

“Hasil audensi tadi bahwa anggaran yang disediakan BKD hasil rapat Banggar sekitar Rp.5 Miliar,”urainya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Fathorrachman mengenai anggaran Pilkades 2023 sudah ada.

“Jadi mengenai anggaran sudah ada, untuk Pilkades 2023. Tinggal menunggu persetujuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) baru bisa dilaksanakan,”pungkasnya.