Analisis Kebijakan : Respon Masyarakat Terhadap Layanan Bus Damri Di Kepulauan Kangean

Editor: Bahiyyah Azzahra

Kabar Baru, Kolom – Keputusan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menghadirkan layanan Bus DAMRI di Pulau Kangean telah memicu berbagai tanggapan hangat di tengah masyarakat. Hal ini memperlihatkan betapa tidak sederhananya menjalankan program pembangunan di wilayah kepulauan. Inisiatif yang diluncurkan pada 25 Maret 2024 oleh Bupati Achmad Fauzi ini, dengan dua unit Bus DAMRI yang beroperasi di rute Pelabuhan Batu Guluk–Kangayan, sebenarnya adalah wujud ambisi pemerintah untuk mengatasi keterisolasian daerah. Namun, dari respons masyarakat, terlihat jelas bahwa layanan ini masih butuh peninjauan ulang dan penyesuaian yang lebih mendalam agar bisa berfungsi optimal (Nur, 2024).

“Meski begitu, ada juga sisi positifnya. Beberapa warga justru menyambut baik layanan bus ini, melihatnya sebagai peluang untuk memperbaiki kemudahan akses transportasi. Anggota DPRD Sumenep, Badrul Aini, bahkan mencatat bahwa minat masyarakat meningkat, bahkan ada yang meminta agar jumlah bus ditambah. Ini jelas menunjukkan kalau warga memang sangat butuh angkutan umum yang layak dan bisa menjangkau semua daerah di kepulauan itu (Alvian, 2025). Artinya, inisiatif DAMRI ini, dalam konteks tertentu, memang diterima dengan baik dan dianggap sebagai kemajuan.”

Namun, kritik yang cukup tajam juga menghiasi narasi publik. Sebagian besar keluhan menyoroti bahwa kehadiran bus belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, terutama karena kondisi infrastruktur jalan yang masih sangat memprihatinkan. Jalan-jalan yang rusak parah menjadi hambatan signifikan, membuat banyak warga tetap memilih transportasi tradisional seperti ojek atau perahu kecil.

Kekecewaan ini bahkan terekam jelas di media sosial, seperti akun @Kangeanesia yang melampiaskan frustrasi dengan pernyataan, “Cuma heboh seremonial, habis itu nongol… Bus sudah hadir, tapi tidak beroperasi secara konsisten”, yang jelas menunjukkan adanya kesenjangan antara janji dan kenyataan di lapangan.

Menanggapi berbagai tanggapan yang ada, Pemerintah Kabupaten Sumenep, melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan, telah menyatakan komitmen untuk melakukan penyesuaian operasional. Berbagai langkah adaptif telah diterapkan, termasuk peninjauan ulang rute yang telah ditetapkan. Misalnya, rute awal dari Pelabuhan Batu Guluk menuju RS Abuya Kangean, yang pada awalnya diberikan secara gratis selama satu bulan, kini telah diberlakukan tarif sebesar Rp7.000 per orang.

Selain itu, penyesuaian trayek sementara juga dilaksanakan, khususnya selama proses perbaikan jalan dari Desa Daandung ke Torjak masih berlangsung. Lebih lanjut, Bupati Fauzi bersama DPRD telah mengusulkan penambahan hingga dua unit armada, di mana keputusan ini akan bergantung pada tren pemanfaatan layanan oleh masyarakat sebagai indikator kebutuhan yang relevan.

Kritik paling mendasar dari masyarakat terfokus pada prioritas pengembangan infrastruktur. Banyak warga berpandangan bahwa daripada menyediakan bus berukuran besar, pemerintah semestinya mengutamakan perbaikan kondisi jalan terlebih dahulu. Pernyataan lugas seperti, “Kami tidak minta bus besar, tetapi kami meminta perbaikan jalan dulu,” secara gamblang memperlihatkan betapa mendesaknya infrastruktur dasar itu.

Bahkan, muncul anggapan bahwa kebijakan ini terasa prematur, seolah-olah masyarakat “diberi sesuatu yang tidak berguna” karena keberadaan bus tidak didukung oleh kondisi jalan yang memadai, sehingga menimbulkan persepsi bahwa kebijakan tersebut belum matang dan tidak terintegrasi secara menyeluruh.

Secara komprehensif, layanan Bus DAMRI di Kepulauan Kangean menghadapi serangkaian tantangan signifikan. Kendala utama adalah kondisi infrastruktur jalan yang masih banyak mengalami kerusakan dan belum sepenuhnya diperbaiki, yang secara fundamental membatasi efektivitas operasional bus.

Selain itu, keterbatasan jumlah armada saat ini, meskipun terjadi peningkatan permintaan, juga menuntut perhatian serius. Terakhir, penetapan jadwal operasional yang konsisten dan selaras dengan kebutuhan mobilitas masyarakat menjadi sangat krusial guna mengoptimalkan pemanfaatan layanan tersebut.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep sedang memfokuskan upaya untuk mengevaluasi ulang secara menyeluruh rute-rute yang ada serta secara bertahap mendorong perbaikan infrastruktur jalan. Melalui komitmen ini, diharapkan layanan Bus DAMRI dapat berfungsi lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan mobilitas masyarakat dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pengadaan Bus DAMRI di Kangean adalah langkah maju dalam mengatasi keterisolasian wilayah kepulauan, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada koordinasi yang erat antara penyedia armada, Pemerintah Kabupaten, DPRD, dan terutama masyarakat. Oleh karena itu, prioritas utama saat ini adalah perbaikan jalan dan penambahan armada guna mewujudkan layanan transportasi publik yang benar-benar bermanfaat dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah Nanda Krisdayanti (Universitas Wiraraja)