Achmad Fauzi, Ketua Buruh SPSI Jatim Sekaligus Menjabat Komisaris Utama BUMD PJU Jatim

Jurnalis: Masudi

Kabar Baru, Surabaya– Penunjukan Achmad Fauzi sebagai Komisaris Utama PT Petrogas Jatim Utama, BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bergerak di sektor energi dan migas, menuai sorotan tajam.

Achmad Fauzi, yang selama ini dikenal sebagai Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur, dinilai tidak memiliki kompetensi di bidang migas maupun energi, namun dipercaya menempati posisi strategis di perusahaan daerah.

Achmad Fauzi selama ini lebih dikenal sebagai tokoh buruh yang vokal menyuarakan isu-isu ketenagakerjaan seperti upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan hak-hak pekerja. Tidak ada rekam jejak atau pengalaman teknis yang relevan dengan dunia migas dan energi yang menjadi inti bisnis PT Petrogas Jatim Utama.

Langkah Pemprov Jawa Timur menunjuk Fauzi sebagai komisaris Utama di perusahaan migas itu pun dipertanyakan. Sejumlah kalangan menilai, pengangkatan tersebut lebih kental nuansa politik dan akomodasi jabatan daripada mempertimbangkan kebutuhan profesionalisme di sektor strategis.

“Ini soal kredibilitas dan kapabilitas. Menempatkan orang yang tidak memiliki latar belakang migas untuk mengawasi BUMD energi bisa berdampak pada kinerja dan tata kelola perusahaan,” ucap Abdussalam Aktivis Cipayung.

PT Petrogas Jatim Utama sendiri merupakan BUMD strategis yang bergerak di bidang hulu dan hilir migas serta energi terbarukan, dan memerlukan pengawasan serta arahan dari komisaris yang memahami dinamika industri energi nasional dan global.

Penempatan figur non-teknokrat tanpa kompetensi sektoral di posisi komisaris seperti ini dinilai bisa melemahkan fungsi pengawasan dan mengurangi efektivitas BUMD dalam mencapai target-target strategis.

Di tengah urgensi tata kelola perusahaan negara dan daerah yang transparan serta berbasis profesionalisme, publik berharap agar jabatan komisaris tidak hanya diisi berdasarkan kedekatan politik atau organisasi semata, tetapi melalui seleksi ketat berbasis kompetensi.