47,6 Persen Responden Tidak Puas, Kinerja Bupati-Wabup Pamekasan Diuji Publik

Jurnalis: Fahrur Rozi
Kabar Baru, Pamekasan – Lembaga riset Academic & Social Studies (ACCESS) merilis hasil survei persepsi publik terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati di empat kabupaten di Madura selama 100 hari masa kerja. Fokus pada Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa mayoritas responden dari kalangan pemuda menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja kepala daerahnya.
Survei ini dilakukan pada 1–15 Juni 2025 melalui metode kuantitatif menggunakan kuesioner daring, dengan jumlah responden di Pamekasan sebanyak 124 orang, seluruhnya berusia antara 17 hingga 30 tahun.
Dari 15 indikator yang disurvei, empat di antaranya mendapat penilaian negatif (tidak puas) secara mayoritas dari responden:
1. Pelaksanaan Demokrasi
41,1% responden menyatakan kurang puas terhadap pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Pamekasan.
2. Kinerja Bupati dan Wakil Bupati
37,9% menyatakan kurang puas dan 9,7% menyatakan sangat tidak puas, sehingga total ketidakpuasan mencapai 47,6%.
3. Fasilitas Sekolah
40,3% responden menilai bahwa fasilitas sekolah di Pamekasan kurang memadai.
4. Akses Pendidikan
43,5% menilai akses pendidikan di wilayah tersebut masih kurang mendukung.
Data tersebut menunjukkan bahwa dalam empat aspek fundamental tata kelola publik, tingkat ketidakpuasan publik muda di Pamekasan berada di atas 40%.
Meski demikian, 43,6% responden menyatakan puas dan sangat puas terhadap kinerja kepala daerah, masing-masing 31,5% puas dan 12,1% sangat puas. Namun angka ini tidak cukup dominan untuk menutupi tingginya persepsi negatif pada indikator-indikator utama.
Survei ini dilakukan menggunakan metode non-probability sampling melalui penyebaran kuisioner daring, sehingga populasi terwakili terbatas pada pengguna internet aktif di kalangan usia muda. Jumlah responden dari Pamekasan adalah 124 orang, dengan rentang usia 17–30 tahun, yang merupakan kelompok digital native dan aktif di media sosial.
Berdasarkan data ACCESS, persepsi negatif warga muda Pamekasan paling menonjol pada aspek demokrasi dan pendidikan. Tingginya angka ketidakpuasan terhadap akses pendidikan dan fasilitas sekolah menunjukkan bahwa sektor pendidikan menjadi sorotan publik yang paling serius di kabupaten ini. Selain itu, persepsi terhadap pelaksanaan demokrasi yang buruk mencerminkan ketidakpercayaan terhadap sistem partisipatif dan transparansi dalam pemerintahan lokal.