Terseret Skandal Dugaan Korupsi Hibah Pokir Jatim, LHKPN Munaji Bocor!

Jurnalis: Aldy Rohmatulloh

Kabar Baru, Pamekasan – Pemanggilan sejumlah pihak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyeret nama anggota legislatif daerah.

Salah satu yang dipanggil sebagai saksi pada Senin (11/5/2026) ialah Munaji, anggota DPRD Kabupaten Pamekasan dari Fraksi Gerindra.

Selain Munaji, KPK juga memanggil anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Rokib serta tiga pihak swasta masing-masing Arifin, Mahrudi, dan Ahmad. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dana hibah pokmas Jatim periode 2019 hingga 2022.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Ia menyebut dua legislator yang dipanggil berasal dari Bangkalan dan Pamekasan.

“RKB anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dan MNJ anggota DPRD Pamekasan,” ujar Budi dikutip dari berbagai sumber.

Di tengah proses pemeriksaan itu, laporan harta kekayaan Munaji turut menjadi sorotan publik. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 31 Maret 2026 untuk periode pelaporan tahun 2025, Munaji tercatat memiliki total aset Rp2,57 miliar.

Namun, dalam laporan tersebut ia juga mencantumkan utang sebesar Rp1,35 miliar. Dengan demikian, total kekayaan bersih yang dimiliki anggota DPRD Pamekasan tersebut berada di angka Rp1.227.198.523.

Sebagian besar aset Munaji berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan di Kabupaten Pamekasan dengan nilai mencapai Rp1,53 miliar. Selain itu, ia juga memiliki sejumlah kendaraan berupa dua unit Mitsubishi Dump Truck, satu unit Toyota Avanza, serta sepeda motor Honda Beat dengan total nilai Rp527 juta.

Munaji juga melaporkan kas dan setara kas sebesar Rp450 juta serta harta bergerak lainnya senilai Rp70 juta. Dalam dokumen LHKPN tersebut tidak tercantum kepemilikan surat berharga maupun aset lain di luar yang telah dilaporkan.