Satgaswil Densus 88 Papua Barat Audiensi Bersama PLN UPP MPA 4 Sorong, Bahas Pencegahan Paham Radikal dan HT

Jurnalis: Zuhri

Kabar Baru, Sorong – Kepala Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Papua Barat Densus 88 Antiteror Polri, KBP Guntur Andriyanto, S.Si., M.Si, melakukan audiensi bersama Manajer LPN UPP MPA 4 Kota Sorong, Abas Joni Wibowo, dalam rangka menanamkan kesadaran bahaya paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET), serta mengantisipasi penyebaran kelompok HTI di lingkungan kerja PLN Kota Sorong, Papua Barat Daya. Senin (30/62025).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Ka Satgaswil menegaskan bahwa Densus 88 tidak hanya menjalankan penegakan hukum (hard approach), tetapi juga melaksanakan pencegahan dan program deradikalisasi (soft approach) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Dalam upaya pencegahan dini, kami menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan seperti tokoh agama, masyarakat, adat, serta institusi strategis dan objek vital, termasuk lingkungan kerja PLN,” ujar KBP Guntur Andriyanto.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara institusi pelayanan publik dan aparat keamanan dalam menangkal ideologi radikal. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, kondusif, serta bebas dari infiltrasi paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara.

Pertemuan ini juga membahas isu-isu krusial seperti potensi intoleransi, ancaman terorisme, serta strategi pencegahan yang bisa diterapkan di tingkat internal PLN.

Manajer LPN UPP MPA 4 Kota Sorong, Abas Joni Wibowo, menyambut baik inisiatif dari Satgaswil Papua Barat. Ia menyampaikan apresiasi terhadap langkah preventif yang dilakukan Densus 88 dan menyatakan dukungan penuh terhadap program pencegahan serta kesiapan untuk menjadi mitra strategis dalam menangkal paham radikal dan kelompok HTI.

“Kami siap berkolaborasi dan menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan kerja PLN tetap aman dari pengaruh-pengaruh negatif,” ungkap Abas Joni.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan di wilayah Papua Barat Daya.