PKB Minta KPK Ungkap Semua Pihak yang Terlibat Kasus Jatah Preman Gubernur Riau

Jurnalis: Listiani Safitri

Kabar Baru, Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid (AW), sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta lembaga antirasuah tersebut bekerja transparan dan tidak ragu mengungkap semua pihak yang mungkin terlibat dalam kasus ini.

“Nanti tolong dibuka seterang-terangnya siapa saja, misalkan ini kan jangan sampai karena kader kami misalkan sekarang tidak punya kekuatan apa-apa, sehingga bisa terjadi seperti ini, itu siapa yang di balik itu atau di belakang itu,” kata Cucun kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,

Cucun juga berharap pengembangan perkara dapat menjelaskan secara detail proses awal mula terjadinya dugaan tindak pidana yang dikenal dengan sebutan kasus Japrem (jatah preman) ini.

Sebelumnya, KPK secara resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun anggaran 2025.

Selain Gubernur Abdul Wahid (AW), KPK juga menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, M. Arief Setiawan (MAS), serta Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau, Dani M. Nursalam (DAN), sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyampaikan penetapan tersebut dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan ketiga tersangka di rutan selama 20 hari, terhitung sejak Selasa, 4 November 2025, hingga 23 November 2025.

Mengenai bantuan hukum untuk Gubernur Riau, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan bahwa DPP PKB masih akan membahasnya secara internal.

“Kita belum lihat seperti apa karena kita juga harus minta arahan dulu,” jelas Cucun.