Penahanan Eks Sekda NTB Penuh Kejanggalan, Pemda Harus Bertindak!

Jurnalis: Nurhaliza Ramadhani

Kabarbaru, Mataram – Ketua Pengurus Daerah NWDI Kota Mataran, H. Irzani, menyoroti kejanggalan dalam prosedur penetapan dan penahanan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat, Rosiadi Sayuti.

Menurutnya, ada banyak hal yang harus diklarifikasi terkait kasus ini, terutama menyangkut aspek hukum dan administratif yang diterapkan dalam proses tersebut.

Skretaris eksekutif TGB Centre itu memastikan bahwa tidak ada kerugian negara dalam kasus ini, mengingat perjanjian antara Pemerintah Daerah NTB dan PT Lombok Plaza masih berlaku.

“Perjanjian masih berjalan, maka tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menyatakan adanya kerugian negara,” ungkap Irzani saat conference pers di Mataran pada Ahad, 16 Februari 2025.

Selain itu, Irzani juga menekankan bahwa Rosiadi Sayuti telah menjalankan tugasnya sebagai Sekda sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian tersebut.

“Bahkan tidak ada satu rupiah pun aliran dana yang mengalir kepada Rosiadi dalam pelaksanaan tugasnya,” sambung aktivis 98 itu.

Seharusnya, lanjut Irzani, Pemerintah Daerah (Pemda) NTB bersikap lebih proaktif dan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan masalah ini.

Menurut Irzani, masalah tersebut merupakan urusan kelembagaan antara Pemda dan PT Lombok Plaza, bukan masalah pribadi antara Pak Rosiadi dengan PT Lombok Plaza.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan aparat penegak hukum (APH) untuk tetap objektif dan tidak melakukan tebang pilih dalam penanganan kasus ini.

“Urusan perdata jangan dipaksakan menjadi urusan pidana, apalagi dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Ini harus benar-benar dikaji secara mendalam agar tidak terjadi ketidakadilan,” pungkasnya.

Dengan adanya kasus ini, Irzani berharap agar seluruh pihak terkait dapat bersikap transparan dan profesional dalam menangani perkara ini demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum yang berkeadilan.