Nurhuda Apresiasi Sikap Pemerintah Dalam Perjuangkan Keberangkatan Umrah

Jurnalis: Wafil M

KABARBARU, JAKARAT- Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda mengajak masyarakat mendukung pemerintah yang tengah berjuang agar umat Islam Indonesia dapat kembali melaksanakan ibadah umrah. Hal ini didasarkan pada sikap Kerajaan Arab Saudi yang telah mengizinkan umrah untuk berbagai negara.

“Kami di DPR tahu bahwa pemerintah telah berupaya penuh melakukan diplomasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri agar umrah kembali dibuka untuk masyarakat Indonesia. Oleh karena itu saya perlu mengajak seluruh masyarakat yakin dan terus mendukung upaya pemerintah,” kata Nurhuda dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Kamis (30/9/2021).

Nurhuda juga menjelaskan, terdapat banyak protokol kesehatan yang harus dipenuhi jemaah umrah dalam masa pandemi Covid-19. “Diskusi tentang umrah telah kami lakukan dengan Kementerian Agama. Akan ada banyak protokol kesehatan yang harus dilaksanakan oleh jemaah umrah nantinya,” tambah politisi PKB tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan Arab Saudi. “Saya harap masyarakat bersabar dan percaya bahwa hubungan diplomatik Indonesia dan Arab Saudi terjaga sangat baik dan harmonis. Berulang kali Dubes Arab Saudi untuk Indonesia menegaskan hal tersebut,” terang Nur Arifin.

Menurut Nur Arifin, Arab Saudi juga masih sangat berhati-hati untuk membuka umrah bagi negara-negara pengirim jemaah terbanyak seperti Pakistan, Indonesia, India, Turki, dan Mesir. Belum dibukanya umrah bagi Indonesia semata-mata karena unsur kehati-hatian Arab Saudi mempersiapkan umrah dalam masa pandemi. Dia menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah sedang menyempurnakan regulasi dan berbagai persyaratan teknis agar pada saat umrah untuk Indonesia dibuka semua telah siap.

Regulasi yang disusun di antaranya pedoman penyelenggaraan umrah pada masa pandemi. “Kemenag sedang menyusun revisi KMA (Keputusan Menteri Agama) tentang umrah masa pandemi. Kementerian kesehatan juga sedang menyusun formulasi untuk pemberian booster. Bersama Kominfo sedang merumuskan sertifikat vaksin agar bisa terbaca di aplikasi Arab Saudi,” imbuhnya.