Negara Berkewajiban Memperluas Akses Internet, Koperasi GASS Dorong Pemerataan Ekonomi Digital

17/10/2026
|
13.3K views

Kabar baru, Gorontalo— Pemerataan akses internet di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban negara dalam menjamin hak masyarakat atas informasi serta menciptakan kesempatan ekonomi yang adil. Dalam konteks tersebut, keberadaan Koperasi Global Akses Sejahtera (GASS) menjadi relevan untuk dibahas sebagai salah satu pelaku usaha koperasi yang berpotensi berkontribusi dalam pengembangan ekosistem layanan internet dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Secara konstitusional, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sementara itu, Pasal 28C ayat (1) menjamin hak untuk mengembangkan diri serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua ketentuan tersebut memberikan landasan penting bagi kebijakan pemerintah dalam memperluas akses internet yang terjangkau, berkualitas, dan merata.

Internet saat ini telah menjadi kebutuhan strategis bagi masyarakat, lembaga pendidikan, pelaku usaha, serta penyelenggara pelayanan publik. Keterbatasan akses internet dapat menghambat distribusi informasi, aktivitas ekonomi, dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam transformasi digital. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk membangun kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.

Dalam kerangka tersebut, koperasi memiliki posisi strategis sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Melalui model usaha berbasis kemitraan, koperasi berpotensi menjadi penghubung antara penyedia layanan telekomunikasi dan masyarakat yang membutuhkan akses internet. Peran ini menjadi semakin penting apabila dikembangkan untuk menjangkau wilayah yang belum memperoleh layanan secara optimal.

Koperasi Global Akses Sejahtera (GASS), yang berdasarkan informasi mengenai kegiatan usahanya memiliki bidang usaha terkait, terdaftar dalam sistem INAPROC, serta menjadi Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indoneisa), dapat dikaitkan dengan upaya pengembangan model usaha layanan internet berbasis koperasi. Kemitraan tersebut menunjukkan adanya jalur kerja sama usaha yang dapat dikembangkan sesuai dengan ruang lingkup perjanjian, perizinan, dan ketentuan telekomunikasi yang berlaku.

Namun, pengembangan usaha koperasi di sektor internet tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang adil. Negara perlu memastikan bahwa kebijakan dan pelaksanaan regulasi tidak menimbulkan hambatan yang tidak beralasan terhadap pelaku usaha yang memenuhi persyaratan hukum. Pada saat yang sama, seluruh pelaku usaha tetap wajib memenuhi ketentuan perizinan, standar layanan, perlindungan konsumen, dan persyaratan teknis yang berlaku.

Dari perspektif hukum administrasi negara, prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan perlakuan yang adil merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut relevan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan digital, termasuk ketika koperasi berpartisipasi dalam kemitraan telekomunikasi, program pemerintah, atau proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila koperasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, tetapi menghadapi hambatan dalam memperoleh akses terhadap kemitraan, peluang usaha, atau program yang relevan, persoalan tersebut perlu dinilai berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan, pengawasan, serta penyelesaian sengketa yang transparan agar setiap dugaan perlakuan diskriminatif atau tindakan melawan hukum dapat diperiksa secara objektif.

Dalam konteks Koperasi GASS, persoalan akses internet dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menyediakan layanan kepada masyarakat, tetapi juga dengan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Ekosistem digital yang sehat membutuhkan persaingan usaha yang wajar, kepatuhan terhadap regulasi, dan kesempatan yang adil bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi.

Pemerintah juga perlu mendorong model kolaborasi yang melibatkan penyelenggara telekomunikasi, koperasi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut dapat diarahkan pada perluasan jaringan, penguatan distribusi layanan, peningkatan literasi digital, serta pengembangan kegiatan ekonomi produktif berbasis internet. Dengan pendekatan tersebut, koperasi dapat menjadi salah satu mitra pembangunan digital tanpa mengesampingkan tanggung jawab utama negara dalam merumuskan kebijakan dan menjamin kepentingan publik.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerataan internet tidak cukup diukur dari bertambahnya infrastruktur jaringan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan digital secara berkelanjutan. Negara perlu memastikan bahwa transformasi digital berjalan seiring dengan prinsip keadilan sosial, kepastian hukum, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Keberadaan Koperasi GASS menjadi salah satu konteks untuk menilai bagaimana peran koperasi dapat dikembangkan dalam ekosistem tersebut. Dengan dukungan regulasi yang jelas, kemitraan yang sehat, dan kesempatan usaha yang adil, koperasi berpotensi mengambil bagian dalam memperluas akses internet sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang lebih inklusif.

Akses internet merupakan kebutuhan strategis masyarakat, sedangkan pemerataan manfaat ekonomi digital membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Dalam kerangka negara hukum, pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa pembangunan digital tidak hanya memperluas jaringan, tetapi juga membuka kesempatan yang adil bagi koperasi dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemanfaatannya***