Kejari Bone Bolango Dekatkan Layanan Hukum Lewat Kolaborasi Pelayanan Publik

20/10/2026
|
12.5K views

Foto: Infografis kegiatan Bakti Jaksa untuk Masyarakat yang diselenggarakan Kejaksaan Negeri Bone Bolango melalui Forum Kolaborasi Pelayanan Hukum Keliling, 5 November 2026, di Center Point Bone Bolango..

Jurnalis: TIM Gorontalo

Kabar baru, Gorontalo– Kejaksaan Negeri Bone Bolango menghadirkan pelayanan hukum dan berbagai layanan publik dalam kegiatan Bakti Jaksa untuk Masyarakat melalui Forum Kolaborasi Pelayanan Hukum Keliling, Kamis (5/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Center Point Bone Bolango ini menjadi upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui kerja sama lintas sektor.

Program tersebut tidak hanya menyediakan konsultasi dan edukasi hukum, tetapi juga menghadirkan layanan administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan, bantuan sosial, pemberdayaan usaha lokal, hingga pengelolaan aset milik pemerintah daerah.

Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, menyampaikan bahwa pengabdian kejaksaan tidak terbatas pada penegakan hukum. Institusi tersebut juga berupaya berkontribusi dalam menjawab kebutuhan masyarakat melalui koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Menurutnya, pelayanan hukum perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih dekat dan mudah dijangkau. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh pemahaman hukum sekaligus mendapatkan arahan mengenai persoalan administrasi maupun sosial yang membutuhkan penanganan bersama.

14 Layanan dan Program dalam Bakti Jaksa untuk Masyarakat

Dalam kegiatan tersebut, Kejari Bone Bolango menghadirkan sejumlah program yang menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat.

Pertama, pelayanan hukum keliling yang menyediakan konsultasi, informasi, dan edukasi hukum bagi warga. Kejari juga membuka layanan pengambilan barang bukti perkara tilang untuk mempermudah masyarakat mengurus keperluan terkait pelanggaran lalu lintas.

Kedua, kampanye antikorupsi untuk meningkatkan pemahaman mengenai integritas, transparansi, serta keterlibatan masyarakat dalam mencegah praktik korupsi.

Ketiga, pasar murah yang memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan ini dilengkapi pemeriksaan kesehatan gratis dan konsultasi kesehatan jiwa guna meningkatkan perhatian terhadap kesehatan fisik maupun mental.

Keempat, donor darah sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan. Selain itu, tersedia stan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperkenalkan produk lokal serta membuka peluang promosi bagi pelaku usaha di Bone Bolango.

Kelima, melalui program JAKSA SAKTI (Sahkan Administrasi Keluarga Tertib dan Integratif), dilakukan penyerahan buku nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) kepada pasangan yang telah menjalani isbat nikah. Program ini mendukung pemenuhan dokumen perkawinan dan administrasi kependudukan.

Keenam, program JAKSA AYU (Urus Identitas, Dampingi Perwalian, Kawal Pendidikan Anak Yatim Piatu) memfasilitasi penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada anak-anak yatim piatu yang telah menjalani sidang perwalian. Langkah ini ditujukan untuk mendukung pemenuhan identitas dan hak administrasi anak.

Ketujuh, program JAKSA KOSTAN (Jaksa Kolaborasi Sertifikat Aset Tanah) ditandai dengan penyerahan sertifikat tanah milik pemerintah daerah. Upaya tersebut merupakan bagian dari penertiban aset dan penguatan kepastian hukum atas kepemilikan tanah daerah.

Kedelapan, melalui program JADAS (Jaksa Peduli Aset), dilakukan penyerahan kendaraan dinas roda dua dan roda empat milik pemerintah daerah yang tidak sesuai peruntukannya. Program ini diarahkan untuk menata pemanfaatan aset agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesembilan, program JAPRI (Jaksa Percepat Sertifikat Rumah Ibadah) menghadirkan penyerahan sertifikat tanah wakaf untuk rumah ibadah. Legalitas tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa tanah wakaf.

Kesepuluh, melalui program JPP (Jaksa Pelindung Pekerja), BPJS Ketenagakerjaan memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai terbaik dalam kepatuhan ketenagakerjaan. Apresiasi ini diharapkan mendorong peningkatan kepatuhan serta kesadaran mengenai perlindungan jaminan sosial bagi pekerja.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Memperluas Akses Layanan

Pelaksanaan Bakti Jaksa untuk Masyarakat memperlihatkan upaya menggabungkan pelayanan hukum dengan berbagai kebutuhan dasar warga dalam satu kegiatan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memangkas hambatan akses sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh informasi dan layanan dari instansi terkait.

Selain membantu warga menyelesaikan kebutuhan administrasi, kegiatan ini turut menyoroti pentingnya perlindungan aset pemerintah, pemenuhan hak identitas anak, kepastian hukum tanah wakaf, serta peningkatan kesadaran terhadap perlindungan pekerja.

Kejari Bone Bolango berharap Forum Kolaborasi Pelayanan Hukum Keliling dapat terus dikembangkan sebagai wadah kerja sama antarlembaga. Melalui sinergi tersebut, pelayanan publik diharapkan semakin mudah dijangkau, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kesadaran hukum, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, serta menghadirkan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.***(YH)