Jadi Duri Dalam Kabinet, Presiden Harus Reshuffle Menteri Desa

Editor: Ahmad Arsyad

Kredibilitas seorang pejabat publik bukan hanya diukur dari kecakapannya dalam bekerja, tetapi juga dari kebijaksanaan dalam berbicara dan bertindak – Mahfud MD.

Kabarbaru, Opini – Pernyataan ini seharusnya membuka mata kita semua bahwa seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari kebijakan yang ia buat, tetapi juga dari bagaimana ia menjaga ucapannya dan memahami konsekuensi dari setiap kata yang terlontar.

Seorang pejabat negara harus menyadari bahwa setiap pernyataan yang ia keluarkan bukan hanya sekadar opini pribadi, melainkan refleksi dari kredibilitas dan integritas pemerintahan secara keseluruhan.

Kesalahan dalam bertindak dan berbicara bukan hanya mencoreng citra individu, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap institusi yang ia wakili.

Dalam era keterbukaan informasi, di mana setiap pernyataan dapat dengan cepat menyebar dan dikritisi, kehati-hatian bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak bagi setiap pejabat publik.

Sejak dilantik, Yandri Susanto telah menuai sorotan tajam akibat serangkaian kesalahan fatal yang tidak hanya mencoreng kredibilitasnya, tetapi juga merugikan institusi yang ia pimpin.

Kesalahan yang terus berulang ini menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan yang seharusnya berlandaskan prinsip profesionalisme dan etika publik.

Jika Presiden ingin memastikan stabilitas pemerintahan dan menjaga kepercayaan publik, maka reshuffle Mendes PDTT bukan hanya sebuah opsi, tetapi kebutuhan yang mendesak.

Blunder dalam pernyataan publik Mendes PDTT menjadi sorotan setelah ia secara terang-terangan menyudutkan LSM dan wartawan dengan sebutan ‘bodrex’.

Istilah yang berkonotasi negatif ini tidak hanya merendahkan profesi yang berperan sebagai kontrol sosial dalam demokrasi, tetapi juga mencerminkan kurangnya pemahaman seorang pejabat terhadap prinsip dasar kebebasan pers dan partisipasi masyarakat sipil dalam pemerintahan.

Kritik yang disampaikan oleh media dan LSM seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi seorang pemimpin, bukan malah direspons dengan pernyataan yang mengundang kontroversi dan menimbulkan ketegangan.

Alih-alih berupaya memperbaiki pemerintahan desa, ia justru mengerahkan aparat kepolisian untuk menindak LSM dan wartawan, sebuah langkah yang semakin memperburuk citra pemerintahannya.

Dalam dunia pemerintahan, komunikasi publik merupakan aspek fundamental yang mencerminkan kecerdasan politik dan kepemimpinan seorang pejabat. Sayangnya, Yandri Susanto justru menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap dinamika demokrasi dengan mengeluarkan pernyataan yang menyinggung LSM dan wartawan.

Sikap tersebut tidak hanya memperlihatkan lemahnya kepekaan terhadap prinsip kebebasan pers, tetapi juga mengindikasikan kegagalan dalam memahami pentingnya kritik sebagai bagian dari mekanisme checks and balances.

Seorang pemimpin yang baik seharusnya mampu menyikapi kritik dengan bijaksana, menjadikannya sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki kebijakan, bukan justru menciptakan ketegangan yang merugikan citra pemerintahan.

Selain blunder dalam pernyataan publik, Yandri Susanto juga tersandung dalam pelanggaran administratif yang mencerminkan rendahnya pemahaman terhadap batasan antara kepentingan pribadi dan tugas negara. Salah satu contohnya adalah penggunaan kop surat resmi kementerian untuk acara haul ibundanya, yang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran etika birokrasi.

Dalam pemerintahan yang sehat, setiap simbol dan dokumen negara harus digunakan sesuai peruntukannya, bukan untuk kepentingan pribadi. Kejadian ini bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi juga menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.

Seorang pejabat publik harus memahami bahwa jabatan yang diembannya adalah amanah, bukan alat untuk keuntungan pribadi, karena setiap tindakan yang dilakukan bukan hanya mencerminkan diri sendiri, tetapi juga institusi dan pemerintahan secara keseluruhan.

Serangkaian blunder ini tentu tidak bisa dianggap remeh. Di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, stabilitas dan kepercayaan publik menjadi faktor krusial dalam menjalankan agenda pembangunan. Kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh Mendes PDTT justru berpotensi menurunkan kredibilitas pemerintahan secara keseluruhan.

Sebagai bagian dari kabinet, seorang menteri adalah representasi dari pemerintahan itu sendiri. Jika seorang menteri gagal dalam menjalankan tugasnya dengan baik, maka bukan hanya kementeriannya yang dipertanyakan, tetapi juga kepemimpinan Presiden dalam memilih pembantu-pembantunya.

Dalam jangka panjang, kegagalan ini bisa menjadi batu sandungan bagi efektivitas pemerintahan dan stabilitas politik nasional.

Sejarah mencatat bahwa reshuffle kabinet sering kali dilakukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan merespons kegagalan seorang menteri dalam menjalankan tugasnya. Pada periode sebelumnya, sejumlah menteri yang dianggap gagal dalam performa maupun etika pemerintahan telah dicopot demi menjaga integritas kabinet.

Dalam konteks Mendes PDTT saat ini, reshuffle menjadi semakin mendesak mengingat blunder yang terus berulang. Jika Presiden tidak segera mengambil tindakan, maka bukan hanya kementerian ini yang akan mengalami krisis kepemimpinan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kabinet secara keseluruhan.

Reshuffle bukan hanya sekadar strategi politik, tetapi juga langkah konkret untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan kredibel. Dalam kasus Mendes PDTT, kesalahan demi kesalahan yang terjadi menjadi indikasi kuat bahwa ia tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memimpin kementerian ini.

Presiden Prabowo harus menunjukkan ketegasan dalam menindak pejabat yang tidak kompeten. Jika reshuffle tidak segera dilakukan, bukan hanya citra kementerian ini yang akan hancur, tetapi juga stabilitas politik pemerintahan yang sedang dibangun.

Langkah cepat dan tegas harus segera diambil agar pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik tanpa beban akibat kesalahan individu yang terus berulang. Sebagai pemimpin, Prabowo memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kabinetnya diisi oleh orang-orang yang kompeten, bukan mereka yang menjadi beban dan merusak kredibilitas pemerintah.

Mendes PDTT sudah cukup diberi kesempatan, dan kini saatnya untuk dievaluasi- atau lebih baik lagi, digantikan dengan sosok yang lebih kapabel dan berintegritas.

*Penulis adalah Edi Junaidi Ds, Mahasiswa Pascasarjana UIN Malang.